INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama para Wakil Menteri dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 pada Selasa (27/5/2025).
Agenda utama rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI tersebut adalah penyampaian pandangan fraksi terhadap dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. Ia menegaskan bahwa penyampaian pandangan fraksi merupakan amanat dari Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2025 yang lalu, dan sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah,” ujar Adies Kadir.
Delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan dan catatannya melalui masing-masing juru bicara. Pandangan tersebut menyoroti asumsi dasar ekonomi yang telah diajukan pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang dipatok sebesar 4,7%, dengan inflasi dijaga antara 1,5% hingga 3,5%.
Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD, dan suku bunga SBN 10 Tahun antara 6,6% – 7,2%. Pemerintah juga memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di angka USD60 – USD80 per barel, serta target lifting minyak bumi dan gas masing-masing di kisaran 600–605 ribu barel dan 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara direncanakan mencapai 11,71%–12,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan berkisar 14,19%–14,75% dari PDB. Dengan demikian, defisit APBN 2026 diperkirakan berada di rentang 2,48%–2,53% dari PDB.
Target-target pembangunan lainnya pun tak luput dari sorotan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke 6,5%–7,5%, pengangguran terbuka ditekan ke 4,44%–4,96%, rasio gini dijaga dalam kisaran 0,377–0,380, dan Indeks Modal Manusia (IMM) ditingkatkan menjadi 0,57, naik dari target tahun 2025 sebesar 0,56.
Menanggapi penyampaian pandangan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh fraksi dalam proses awal pembahasan RAPBN 2026.
“Mewakili Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi sekaligus rasa terima kasih atas berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan besar terhadap proses penyusunan APBN yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Semoga ikhtiar bersama ini mendapatkan rida dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.
Selanjutnya, pemerintah dijadwalkan akan memberikan tanggapan resmi atas pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR yang akan digelar pada Selasa, 1 Juli 2025 mendatang. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RAPBN yang inklusif dan akuntabel. (her)
