INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan arah besar kebijakan ekonomi Indonesia: tumbuh tinggi, tapi tetap terjaga keberlanjutannya. Di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian, pemerintah memilih kombinasi strategi, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, disiplin fiskal, hingga membuka ruang lebih luas bagi sektor swasta.
Targetnya tidak main-main. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kisaran 7 hingga 8 persen. Sebuah angka ambisius yang menuntut kerja sama erat antara negara dan pelaku usaha.
Sektor swasta menjadi kunci utama. Dengan kontribusi sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional, peran dunia usaha dinilai tidak tergantikan. Pemerintah pun memastikan kebijakan yang diambil akan semakin ramah terhadap investasi dan ekspansi bisnis.
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Di tengah tekanan global—mulai dari konflik geopolitik hingga suku bunga tinggi—fondasi ekonomi Indonesia disebut tetap solid. Pertumbuhan masih stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan defisit anggaran dijaga di bawah ambang 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Rasio utang pemerintah yang berada di sekitar 40 persen juga menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan fiskal tetap dalam jalur aman. Bahkan, penerimaan negara menunjukkan tren positif. Dalam dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak melonjak hingga 30 persen.
Pemerintah juga memiliki bantalan fiskal melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang memberi ruang untuk meredam dampak gejolak harga energi global.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tutur Purbaya.
Di sektor infrastruktur, pendekatan kini lebih selektif. Tidak semua proyek akan dijalankan. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang akan diprioritaskan.
Dalam strategi ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak lagi diposisikan sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai pemicu investasi. Pemerintah mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance) serta kerja sama pemerintah dan swasta untuk mempercepat pembangunan.
Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI juga akan diperkuat untuk menjembatani kebutuhan pendanaan proyek-proyek strategis.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” tutupnya. (her)
