INDOPOSCO.ID – Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto menjelaskan alasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), antara lain karena pengelolaannya belum baik.
Saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu, dia menyampaikan bahwa Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kartu kuning ke Geopark Kaldera Toba karena tim penilai mendapati kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.
Hariyanto mengatakan bahwa menurut tim penilai UNESCO keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan taman bumi masih kurang dan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba masih rendah.
Di samping itu, menurut penilaian tim UNESCO belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi dan fasilitas pendukung yang tersedia di taman bumi tidak memadai dan kurang terawat.
Tim penilai menggarisbawahi perlunya penelitian berkesinambungan di situs geologi, peningkatan kerja sama antar-institusi terkait, dan peningkatan edukasi mengenai aspek geologi, biologi, dan budaya di Geopark Kaldera Toba.
Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga dinilai kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
“Ini perlu dipenuhi dan ikuti namun membutuhkan dukungan anggaran yang besar,” kata Hariyanto.
“Sebagai contoh, kegiatan di bulan September 2025 mendatang yang akan digelar di negara Chili, Amerika Selatan, yang tentunya membutuhkan dana yang besar untuk dapat hadir,” ia menambahkan.
Dia menyampaikan bahwa pengelola taman bumi juga perlu mengikuti kegiatan pelatihan rutin yang diadakan di negara seperti Maroko, Yunani, Prancis, dan Jepang.
Menurut dia, mengirim perwakilan pengelola taman bumi untuk mengikuti kegiatan pelatihan di luar negeri semacam itu membutuhkan biaya besar pula.
Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4 sampai 5 September 2023.
UNESCO memberikan kartu kuning karena menilai pengelola taman bumi tidak memenuhi beberapa kriteria pengelolaan yang telah ditetapkan.
“Kartu kuning bukan dalam bentuk sertifikat ataupun dokumen, kartu kuning artinya masa revalidasi diberikan untuk dua tahun karena masih diperlukan peningkatan visibilitas geosite agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang geopark,” kata Hariyanto.
Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopak berusaha melakukan pembenahan guna mendapatkan kembali kartu hijau untuk Geopark Kaldera Toba.
Kementerian Pariwisata berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan taman bumi tersebut.
Pemerintah pusat pada tahun 2024 mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Rp56,6 miliar untuk biaya pembangunan infrastruktur fisik dan kegiatan nonfisik penunjang pengembangan objek wisata Danau Toba.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menginstruksikan organisasi-organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pembenahan Geopark Kaldera Toba.
Hariyanto mengatakan bahwa pemerintah daerah di sekitar Danau Toba telah memahami pentingnya sinergi dalam menjaga status UNESCO Global Geopark dan menyatakan komitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pembenahan.
“Pemda juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat perbaikan pada aspek manajemen, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal sesuai rekomendasi UNESCO,” katanya.
Taman bumi lain yang pada tahun 2023 mendapat kartu kuning dari UNESCO adalah Gua Zhijindong di China, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru. (bro)
