INDOPOSCO.ID – Suara kritis dari kalangan akademisi kembali mengemuka. Zaki Mubarak, akademisi dari Universitas Islam Negeri, secara terbuka menyoroti kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, enam bulan awal pemerintahan menunjukkan indikasi kuat bahwa publik masih terbelah dalam menilai duet ini.
“Sebagian masyarakat memang masih optimistis dengan Prabowo-Gibran. Tapi tidak sedikit pula yang menilai pasangan ini belum menunjukkan kinerja signifikan, terutama dalam aspek ekonomi,” ujar Zaki kepada INDOPOSCO.ID pada Minggu (18/5/2025).
Zaki menegaskan bahwa gejolak ekonomi menjadi faktor paling krusial. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meluas, penutupan sejumlah pabrik, dan penarikan investasi oleh investor asing menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa. Pemerintah harus mengambil langkah korektif cepat. Dan di titik ini, Gibran justru terlihat tidak mampu memainkan peran pentingnya,” tegasnya.
Akademisi yang dikenal kritis itu juga mempertanyakan kapasitas Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejak awal, kata Zaki, publik sudah meragukan kapabilitas dan pengalaman politik Wali Kota Solo tersebut.
“Prestasinya nyaris nol, pengalaman minimalis. Dalam praktiknya, Gibran justru jadi penghambat keinginan Prabowo yang ingin bekerja cepat, sat-set. Tidak ada terobosan. Tidak ada gagasan besar. Yang ada justru dominasi pencitraan,” ucapnya.
Zaki menilai saatnya Prabowo bersikap tegas terhadap wakilnya. Ia mendorong agar Gibran diberi target-target kerja yang terukur dan objektif.
“Kalau tidak bisa memenuhi, evaluasi harus dilakukan. Jangan terus kasih cek kosong. Pemerintahan ini bukan panggung magang,” ucapnya.
Tak hanya soal kinerja, relasi antara Prabowo dan Gibran pun disorot publik.
“Kelihatan hubungan keduanya dingin, tidak harmonis, bahkan saling membiarkan. Gibran perlu tunjukkan sikap politik yang jelas, terutama soal Pilpres 2029. Jangan sampai publik menilai manuver-manuver diam-diam sudah diarahkan ke sana,” imbuhnya.
Zaki pun mengingatkan bahwa legitimasi kepemimpinan bukan hanya soal menang di TPS.
“Tapi juga soal kualitas kerja nyata dan arah kebijakan yang berdampak langsung ke rakyat,” pungkasnya. (fer)
