INDOPOSCO.ID – Wacana memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada rakyat miskin dengan syarat bersedia melakukan vasektomi secara teknokratis mungkin terdengar efisien.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Rabu (7/5/2025). Namun, menurut dia, wacana tersebut dalam kerangka negara Pancasila membuka luka baru dalam relasi negara dan rakyat.
“Jika bantuan sosial hanya dapat diakses dengan menyerahkan kendali atas tubuh, apakah itu masih kebijakan atau sudah menjadi paksaan yang dibungkus insentif,” ungkapnya.
Dalam kebijakan publik, dikatakan dia, pendekatan seperti ini masuk dalam kategori politik reproduksi. Negara tidak menyelesaikan kemiskinan dengan membenahi struktur ekonomi atau memperluas akses terhadap pendidikan, melainkan dengan mengintervensi tubuh rakyatnya.
“Ironisnya lagi, yang menjadi sasaran justru kelompok paling miskin, mereka yang kehidupannya sudah sulit, kini dihadapkan pada dilema baru: memilih antara lapar atau steril,” ujarnya.
“Bayangkan seorang buruh harian, yang pulang dengan tangan kosong, mendapati dirinya hanya bisa menerima bantuan jika bersedia menjalani vasektomi,” sambungnya.
Ia menilai, wacana ini bukan keputusan yang diambil dalam kondisi merdeka, melainkan di bawah tekanan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, pilihan berubah menjadi paksaan. “Di sinilah kebijakan kehilangan legitimasi moralnya,” ucapnya.
“Kebijakan vasektomi untuk bansos ibarat menambal jalan berlubang dengan karpet merah,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, masalah kemiskinan bukan sekadar akibat jumlah anak, melainkan karena negara belum hadir secara adil dalam penyediaan pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial universal.
“Jika hari ini negara mulai menukar bantuan dengan kendali atas tubuh, maka terbuka preseden berbahaya,” tegasnya.
“Bisa jadi esok hari, bantuan pendidikan akan diberikan hanya kepada mereka yang mengikuti program ideologis tertentu,” sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan usulan untuk menjadikan vasektomi atau kontrasepsi pada pria sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Usulan tersebut kemudian viral menjadi perbincangan di media sosial. (nas)
