INDOPOSCO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah utang rakyat kecil yang seharusnya sudah dihapus oleh bank-bank, namun masih ditagih.
“Masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi,” kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (5/5/2025).
Prabowo mengatakan para petani dan masyarakat kecil tersebut pada akhirnya terpaksa meminjam dari rentenir atau pinjaman online dengan bunga tinggi.
Dirinya pun mengambil langkah untuk menghapus utang tersebut, meskipun hal itu mengandung risiko.
“Terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, dari rentenir yang gila bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko,” kata Presiden.
Prabowo mengatakan bahwa langkah tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka pengendalian APBN yang hati-hati dan disiplin. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap pada level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Indonesia masih menjaga di bawah 3 persen, karena itu perbandingan utang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia,” ujar Kepala Negara.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i. (dam)
