INDOPOSCO.ID – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan konsep Haji Ramah Perempuan yang menekankan pentingnya kehadiran petugas penyelenggara ibadah haji perempuan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Hal itu diucapkan Dahnil, lantaran tingginya jumlah jemaah perempuan pada musim haji 1445 H/2024 M yang mencapai sekitar 120 ribu orang.
“Yang juga menjadi konsen Badan Penyelenggara Haji itu terkait dengan petugas perempuan. Terus terang jumlah jemaah haji kita itu lebih besar jumlah perempuan. Dan terus terang selama ini menurut kami di Badan Penyelenggara Haji kita tidak punya konsep yang matang terkait dengan haji afirmasi terhadap perempuan,” ungkap Dahnil.
Ia menyoroti bahwa jumlah pembimbing ibadah perempuan masih sangat terbatas dibandingkan pembimbing laki-laki. Hal ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi kenyamanan dan pelaksanaan ibadah jemaah perempuan.
“Agaknya perlu mulai dipikirkan pada periode-periode penyelenggaraan haji berikutnya itu adalah petugas, khususnya pembimbing ibadah perempuan. Supaya kemudian mereka mendapat asistensi yang lebih, tidak dibimbing oleh pembimbing laki-laki. Dan mereka akan lebih nyaman apabila pembimbingnya itu perempuan,” lanjutnya.
Dahnil juga menyampaikan bahwa BP Haji akan mendorong konsep Haji Ramah Perempuan dan Lansia sebagai arah kebijakan strategis ke depan. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji di masa mendatang, khususnya tahun 2026, harus lebih mengafirmasi hak-hak ibadah perempuan.
“Oleh sebab itu ini menjadi konsen kami di Badan Penyelenggara Haji agar pelaksanaan haji di 2026 nanti itu menjadi haji yang ramah perempuan. Bukan cuma ramah lansia seperti nomenklatur yang selama ini digunakan oleh teman-teman di PHU,” tegasnya.
Selain itu, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Dahnil juga memaparkan sejumlah dukungan yang telah dilakukan BP Haji untuk persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Koordinasi telah dilakukan secara intensif bersama Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), khususnya terkait dukungan teknis dan personel.
BP Haji juga telah menugaskan sejumlah pejabatnya untuk menempati posisi strategis di Daerah Kerja Makkah, Madinah, dan Bandara, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan sebelum pelimpahan penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji pada tahun 2026.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Dirjen PHU, perwakilan Kanwil Kementerian Agama dari berbagai Embarkasi, serta perwakilan maskapai penerbangan haji Indonesia yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines, yang masing-masing menyampaikan perkembangan kesiapan operasional musim haji 1445 H. (dil)
