INDOPOSCO.ID – Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai tiga pernyataan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kegelisahan yang cukup signifikan. Pelaku pasar akan mempertanyakan apakah Presiden memahami dinamika pasar modal yang sesungguhnya.
“Muncul kekhawatiran yang lebih jauh bahwa pemerintah tidak berpihak pada penguatan pasar modal sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Achmad melalui gawai, Sabtu (26/4/2025).
Menurutnya, bila pernyataan-pernyataan semacam tersebut terus berulang, maka dapat menjadi indikasi bahwa pasar modal tidak berada dalam radar prioritas kebijakan ekonomi pemerintah.
“Ini tentu bukan sinyal yang dikehendaki oleh pelaku usaha, investor domestik, apalagi asing,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dampak langsung jangka panjang terhadap ekonomi, bahwa pasar modal bukanlah semata ruang spekulasi. Ia adalah infrastruktur penting yang menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan, baik melalui penawaran saham maupun obligasi.
“Ketika kepercayaan terhadap pasar goyah, perusahaan akan kesulitan mencari dana ekspansi, dan efek dominonya akan terasa pada terhambatnya penciptaan lapangan kerja, stagnasi konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi yang melemah,” terangnya.
“Jika pemerintah dianggap tidak berpihak pada pasar, investor akan menilai risiko investasi di Indonesia lebih tinggi,” sambungnya.
Mereka, lanjut Achmad, bisa mengalihkan dananya ke negara lain yang menawarkan kepastian dan stabilitas lebih kuat. Apalagi pernyataan-pernyataan yang mereduksi fungsi pasar modal terus disuarakan oleh presiden atau pejabat tinggi lainnya, risiko sistemik terhadap sektor keuangan bisa meningkat.
“Dalam jangka pendek, bisa terjadi aksi jual besar-besaran yang menyebabkan penurunan indeks saham,” bebernya.
“Dalam jangka menengah dan panjang, persepsi negatif akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO), membuat investor institusi menahan dana, dan menurunkan rating persepsi negara oleh lembaga internasional,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setidaknya telah tiga kali mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi di kalangan pelaku pasar keuangan. Pertama, pada 4 Desember 2024 dalam Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Prabowo menyamakan investasi saham bagi rakyat kecil dengan praktik perjudian.
Kedua, pada Januari 2025, Presiden kembali menyinggung ketidakseimbangan di pasar modal dan menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis yang diusungnya semestinya tidak direspons secara negatif oleh pelaku pasar karena tujuannya jelas untuk rakyat.
Ketiga, pada Sidang Kabinet Paripurna 21 Maret 2025, Prabowo menyatakan bahwa tidak masalah jika harga saham naik atau turun, asalkan stok pangan nasional terjaga dengan baik. (nas)
