INDOPOSCO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan mencabut izin agen dan pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi LPG.
“Menyangkut dengan tata kelola, kami pemerintah sedang melakukan kontinuitas. Untuk mengukur dan memastikan agar harga eceran tertinggi (HET) itu betul-betul mampu bisa diterapkan,” kata Bahlil saat kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Banten, Kamis.
Ia menjelaskan penataan regulasi dilakukan agar di setiap SPBE sebelum dinaikkan ke truk untuk dibawa ke agen maupun ke pangkalan, maka harus menggunakan timbangan agar berat LPG sesuai yakni 3 kilogram.
“Jadi, saya tidak mau lagi LPG 3 kilogram itu tidak sesuai isinya. Itu sama dengan merampas hak rakyat, kita tahu bahwa biasanya cuma 2,5 kilogram atau 2,7 kilogram. Nah ini kita tidak mau lagi ke depan. Kita pastikan harus mencapai 3 kilogram,” katanya lagi.
Dia juga memastikan stok LPG cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga 30 hari ke depan. Dan menegaskan tidak akan menolerir agen atau pangkalan yang melakukan pengoplosan atau kecurangan dalam distribusi LPG.
“Nanti kalau ada agen atau pangkalan yang main-main, kita akan cabut izinnya dan oplosan-oplosan ini akan saya basmi. Jadi pengawasannya tidak main-main untuk urusan LPG ini,” katanya menegaskan.
Adapun penataan regulasi soal penyaluran LPG 3 kilogram tersebut tengah dikoordinasikan oleh pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha penugasan yang notabene mengeluarkan izin operasi bagi pangkalan dan agen LPG.
Bahlil juga memastikan agar layanan distribusi tetap berjalan meskipun hari libur. Untuk menghindari kelangkaan LPG seperti yang terjadi pada Februari lalu akibat libur panjang.
“Biasanya Pertamina Patra Niaga tidak melayani penuh di hari Sabtu dan Minggu. Sekarang saya perintahkan setiap hari libur sebagian pangkalan dan agen harus tetap beroperasi dan mampu melayani masyarakat. Karena kita tidak mau ambil risiko lagi,” katanya lagi.
Ia juga mengingatkan subsidi LPG tahun ini mencapai Rp86 triliun, sehingga pemerintah akan memastikan dana subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Ini adalah perintah Bapak Presiden, untuk setiap Rp1 uang yang negara keluarkan untuk subsidi, harus betul-betul memastikan sampai di ke tangan rakyat. Agar hak-hak rakyat itu betul-betul sampai.” katanya pula. (bro)
