INDOPOSCO.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2025-2029.
Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan daerah dimaksud ialah tidak hanya mengandalkan APBD tetapi juga melalui APBN, investasi swasta, dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” katanya pada acara konsultasi publik rencana awal RPJMD Kepri 2025-2029 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, seperti dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa desentralisasi politik dan fiskal telah berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan desentralisasi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya pembangunan daerah tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan bisnis seperti biasa, tapi juga diperlukan inovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi, analisis mendalam terhadap keunggulan daerah, serta penguatan kerja sama antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan agar proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Pembangunan Kepri harus berorientasi pada inklusifitas, pengurangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bagus Agung Herbowo menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis pada data yang akurat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJMN serta kebijakan nasional lainnya. Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci dalam percepatan pembangunan.
“RPJMD harus memperhatikan indikator kinerja yang jelas agar setiap perangkat daerah memiliki target pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bagus.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengapresiasi Bappenas dan Kemendagri atas bimbingan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD Kepri.
Menurutnya Pemprov Kepri punya waktu kurang lebih enam bulan ke depan untuk menyusun rencana strategis OPD dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
“Maka, kepada seluruh kepala OPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri, segera atur strategi agar penyusunan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” kata Sekdaprov Adi.
Sekda Adi turut menegaskan bahwa konsultasi publik ini adalah langkah awal dalam penyusunan RPJMD yang akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPRD, Musrenbang RPJMD, hingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD.
Ia mengingatkan penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan cascading yang jelas dari mulai visi, misi, tujuan, sasaran hingga program pembangunan.
Adi mengajak semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif guna mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur dan merata sesuai dengan harapan bersama.
“Dengan berlangsungnya konsultasi publik ini, diharapkan RPJMD 2025-2029 dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan Kepri dalam lima tahun ke depan,” ucap Adi. (dam)
