INDOPOSCO.ID – Minyakita seharusnya menjadi jaring pengaman sosial dalam sektor pangan. Sehingga memastikan rakyat kecil bisa memperoleh minyak goreng berkualitas dengan harga murah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Selasa (11/3/2025).
Namun, dikatakan dia, desain distribusi yang kompleks dan tidak efisien menjadi persoalan serius. Akibatnya, Minyakita banyak dikendalikan oleh tangan-tangan swasta yang tidak seluruhnya berpihak kepada rakyat
“Alih-alih mendistribusikan langsung ke pasar rakyat atau koperasi konsumen, Minyakita dikendalikan pihak swasta,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan Minyakita yang tidak berbasis pada data distribusi riil menyebabkan produk ini sulit diawasi. Distribusi tidak transparan dan sulit dilacak, menurutnya, karena minimnya integrasi sistem informasi logistik minyak goreng.
“Pemerintah gagal memastikan bahwa Minyakita sampai kepada sasaran yang tepat,” tegasnya.
Belum lagi, lanjut dia, kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kaku dan tidak memperhitungkan kenaikan bahan baku membuat produsen menghadapi tekanan biaya produksi
“Akibatnya apa? Muncul fenomena “menyelamatkan bisnis” dengan mengorbankan konsumen. Padahal tanggung jawab sosial seharusnya menjadi prioritas dalam penyediaan pangan pokok bersubsidi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri telah mulai menarik produk Minyakita kemasan 1 liter dari pasaran.
Langkah ini diambil usai ditemukan praktik pengurangan takaran oleh salah satu perusahaan yang memproduksi minyak subsidi tersebut.
Pada kasus tersebut, Bareskrim Polri mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter yang isinya ternyata hanya 750-800 mililiter (ml). Polisi mengungkap mesin produksi Minyakita sudah disetting dengan takaran hanya 800 ml. (nas)
