INDOPOSCO.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta, para mahasiswa lebih cermat menangkap isu nasional yang muncul belakangan ini. Hal tersebut seraya merespons demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk “Indonesia Gelap” menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Mengingat, kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tidak menyasar terhadap anggaran pendidikan. Seperti halnya program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tak terdampak pemangkasan anggaran.
“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh bu Menkeu (Sri Mulyani), saya juga ikut hadir,” kata Hadi di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia menegaskan, tidak ada program untuk siswa maupun mahasiswa untuk mendapat dukungan akademik terkena dampak efisiensi anggaran. Bahkan beasiswa penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih berjalan.
“Bahwa tidak betul itu (efisiensi anggaran pendidikan), tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI Iuran Pengembangan Institusi (IPI-red) beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” ujar Hadi.
Di sisi lain, penyampaian unjuk rasa sebagai bentuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah tidak pernah dilarang karena hal tersebut diatur dalam konstitusi. Pemerintah tentu terbuka dengan aspirasi dan kritik yang disampaikan.
“Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” ucap Hadi.
BEM SI menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di sejumlah tempat yang tersebar di wilayah Indonesia pada, Senin (18/2/2025). Dengan tuntutan efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Presiden Prabowo Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis.
Tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri. Serta menyerukan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. (dan)
