INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio menilai, komunikasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dikelola dengan baik menyusul kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg) yang sempat diberlakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meski kini ketentuan tersebut telah dibatalkan.
Hal tersebut disampaikannya saat launching survei KedaiKopi berjudul “100 Hari Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 72,5 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja 100 hari pemerintah. Sementara sebanyak 27,5 responden mengaku tidak puas.
Menurut Hendri, ketidakpuasan sebagian masyarakat didasari karena ada perilaku menteri atau pejabat di lingkaran pemerintah. Serta mengeluarkan kebijakan ekonomi kurang berpihak.
“Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Penyampaian suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat jika dilakukan dengan baik, maka tak akan membuat gaduh dan mendapat penolakan dari masyarakat.
“Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen dan rakyat itu bagus. Tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujar Hendri.
Seharusnya jika menteri melahirkan suatu kebijakan harus dipersiapkan dengan matang. Serta harus mampu diimplementasikan dengan baik. Bukan malah membuat gejolak di tengah masyarakat.
Sikap pemerintah ketika masalah tersebut menjadi sorotan banyak pihak terkesan kurang sigap merespons keluhan masyarakat. “Jadi yang dilakukan pemerintah sibuk defence,” nilai founder lembaga survei KedaiKopi.
“Jadi kebanyakan defence-nya, jadinya komunikasi-komunikasi yang baik itu tidak terjadi,” tambahnya.
Survei opini 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan pada 23-29 Januari 2025. Dengan metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI) dengan 1201 responden WNI berusia 17-55 tahun.
Pemerintah sempat mengeluarkan regulasi baru yang berlaku mulai 1 Februari 2025 melarang penjualan elpiji 3 kilogram oleh pengecer. Namun, ketentuan tersebut tak berlaku setelah ada instruksi dari Presiden Prabowo. (dan)
