INDOPOSCO.ID – Komisioner Komnas (Komnas) Perempuan, Andy Yentriyani, menyoroti Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) berpoligami sebagai kebijakan diskriminatif.
“Pergub tersebut sejalan dengan UU Perkawinan, namun tetap memperkuat diskriminasi melalui alasan-alasan yang mendukung praktik poligami,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima pada, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur ASN dapat beristri lebih dari satu jika istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya.
“Aaturan ini bersifat subjektif dan mencerminkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat,” ujarnya.
Selain itu, peran domestik seperti pengasuhan dan perawatan dianggap eksklusif sebagai tanggung jawab perempuan.
“Tanpa mempertimbangkan penyebab kegagalan dalam relasi suami istri,” jelasnya.
Selain itu, aturan subjektif dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang syarat ASN boleh berpoligami dinilai merugikan perempuan.
Syarat kedua, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan, menunjukkan perempuan diposisikan subordinat dengan penilaian berbasis kapasitas reproduksi.
Syarat ketiga, jika istri mengalami cacat fisik, disebut Andy Yentriyani sebagai diskriminatif berbasis disabilitas, yang semakin memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan.
Sebagai informasi, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa ASN pria yang ingin berpoligami wajib mengantongi izin dari pejabat berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1.
Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai ketentuan hukum, dengan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan dan dampak pelanggaran. (fer)
