INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi melalui ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.
Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah positif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus melahirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ajang tersebut diselenggarakan Kemendagri di Bali Nusa Dua Convention Center pada 28 Agustus 2026. Penilaian Batch II Regional Jawa-Bali mencakup empat sektor utama, yakni implementasi Program 3 Juta Rumah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan asri.
“Pemberian apresiasi kepada daerah berprestasi merupakan langkah positif untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. Daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik patut dijadikan contoh dan inspirasi bagi daerah lainnya agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Aherdi gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menilai penghargaan bagi pemerintah daerah tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas capaian kinerja, tetapi juga dapat membangun budaya kompetisi yang sehat antardaerah. Kompetisi tersebut, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aher juga menyambut baik perhatian Kemendagri terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah. Ia menilai persoalan perumahan merupakan salah satu tantangan pembangunan nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Program tersebut menjadi semakin penting mengingat backlog perumahan nasional yang masih sangat besar.
“Program 3 Juta Rumah merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyusunan regulasi yang mendukung, hingga fasilitasi investasi sektor perumahan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Karena itu, Aher menilai pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan terobosan serupa. Menurutnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kesiapan dan inovasi pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang efektif.
Aher turut mengapresiasi fokus penilaian penghargaan yang mencakup empat sektor, yaitu Program 3 Juta Rumah, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Ia menilai keempat sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
“Prestasi yang telah diraih daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa inovasi, kepemimpinan yang kuat, dan tata kelola yang baik dapat menghasilkan layanan publik yang semakin berkualitas,” kata Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu.
Dalam ajang tersebut, Provinsi Jawa Barat dan Banten meraih penghargaan pada kategori perumahan tingkat provinsi. Sementara Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bogor meraih penghargaan pada tingkat daerah. Pada sektor kesehatan, Provinsi Bali dan DKI Jakarta menjadi daerah unggulan. D.I. Yogyakarta meraih penghargaan di bidang pendidikan, sedangkan Jawa Timur mendominasi sektor lingkungan.
Aher berharap berbagai praktik terbaik yang telah dilakukan daerah penerima penghargaan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program apresiasi tersebut dengan sistem penilaian yang objektif, transparan, dan berbasis capaian nyata di lapangan. Menurutnya, penghargaan akan memiliki nilai strategis apabila mampu mendorong perubahan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Kita berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional,” pungkas Aher. (dil)
