INDOPOSCO.ID – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim kurang sependapat dengan wacana pemerintah menerapkan kebijakan libur sekolah satu bulan selama puasa Ramadan 2025. Sebab, wacana tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesejahteraan guru non-ASN.
“Justru dengan meliburkan siswa dan guru di bulan Ramadan akan mengancam guru-guru swasta dari aspek kesejahteraan mereka,” kata Satriwan Salim melalui gawai, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Pihaknya mendapat banyak keluhan dari guru-guru swasta di berbagai daerah. Baik sekolah maupun madrasah bahwa mereka keberatan dengan wacana libur sebulan saat bulan Ramadan lantaran berpengaruh terhadap pendapatannya.
“Biasanya kami digaji full penuh, tidak membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) full karena libur maka yayasan tidak memberi gaji kami secara penuh,” ujar Satriwan.
Berdasar data yang dikantonginya sebanyak 95 persen madrasah di Indonesia itu merupakan madrasah swasta. Sebagian besar guru madrasah swasta itu sangat minim, bahkan selisih angkanya jauh dibanding upah regional buruh.
“Guru madrasah ada yang digaji Rp500 ribu. Kurang dari satu juta (RP). Mereka sangat bergantung dengan SPP dari orang tua murid,” ucap Satriwan.
“Ini (wacana libur sebulan) justru akan mengancam kehidupan, kesejahteraan dari para guru (swasta),” tambahnya.
Menurutnya momentum ramadan itu mestinya dipakai meningkatkan produktifitas. Baik secara akademik dan non-akademik. Paling penting sekolah dapat mempersingkat waktu pembelajarannya.
“Tentu sekolah juga mempertimbangkan waktu buka puasa, sehingga sekolah tidak full sampai sore. Jangan berpikirnya dikotomis bahwa ibadah itu hanya ibadah ritual. Sekolah dan belajar itu juga ibadah,” tutur Satriwan.
Wacana tersebut muncul setelah pernyataan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, bahwa wacana tersebut sudah diterapkan beberapa sekolah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). (dan)
