INDOPOSCO.ID – Meningkatnya kualitas sektor birokrasi tak luput dari peran para pemimpin perempuan. Bahkan kesetaraan gender menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni dalam misi ke-5 dan arah pembangunan ke-14, yaitu keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Bukan hal mudah mengubah paradigma tentang kepemimpinan perempuan, terutama pada sektor pemerintah. Tercatat proporsi perempuan di Indonesia menduduki posisi manajerial mencapai 35,02 persen pada tahun 2023.
Persentase itu menunjukkan kenaikan dari proporsi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 22,32 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mencermati, peluang perempuan menjadi pemimpin di masa mendatang. Ia sendiri terpilih menjadi menteri yang tercatat dalam sejarah. Sebelumnya, dia menjabat Sekretaris Kementerian PANRB perempuan pertama.
“Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan, adanya potensi untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia,” kata Rini dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
“Karenanya, perlu kita sadari bahwa terdapat hambatan sosiokultural berpengaruh bagi perempuan dalam menjalankan berbagai peran, seperti menjadi istri, ibu dan kariernya,” tambahnya.
Perjuangan untuk penyetaraan gender diwujudkan melalui arah kebijakan yang terdiri atas penguatan tata kelola penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial, hingga penguatan kebijakan afirmasi.
Ia menegaskan, perlu mengubah gaya kepemimpinan perempuan dari yang sebelumnya ego-system, adopsi strategi inovasi yang selama ini tertutup, mengedepankan ego sektoral, dan saling berkompetisi dibandingkan berkolaborasi.
“Kami harapkan berubah menjadi ekosistem, di mana semua aktor yang terlibat di pemerintahan secara bersama sama menciptakan nilai dengan mengedepankan sharing, trust, kolaborasi, dan transparansi. Seluruh gender dapat saling berkolaborasi dan saling memiliki kepercayaan untuk dapat bekerja sama,” imbuhnya. (dan)
