INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menegaskan kepada seluruh jajarannya termasuk pejabat struktural Bawaslu wajib untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan ada sanksi.
“Saya juga meminta kepada pak Sekjen kalau bisa dirumuskan kebijakan untuk jajaran pengawas pemilu tidak melaporkan LHKPN bisa diberikan sanksi,” ujar Herwyn saat menutup kegiatan Sertifikasi Unit Pengelolaan LHKPN dalam Menjaga Integritas Lembaga Pengawas Pemilu di Jakarta pada Jumat (13/12/2024).
Herwyn melanjutkan, sanksi bisa diberikan berupa sanksi administrasi. Selain itu akan ada sanksi berupa dilaporkan ke DKPP. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas.
“Kita harus tegas terkait hal ini karena ini menjadi kewajiban kita untuk melaporkan. Kita harus konsisten,” tegasnya.
Dikatakan Herwyn, keterlambatan dalam pengisian LHKPN mungkin terdengar sederhana. Namun katanya, ini bisa menjadi kebiasaan dan membuat pengisian LHKPN selalu terlambat. Selain itu, dia juga meminta kepada admin, operator, dan PIC e-LHKPN dapat membantu dalam mengingatkan dan juga pengisian LHKPN. Menurutnya, diminta atau tidak diminta, admin, opertator, dan PIC wajib untuk membantu.
“Jadi saya berharap teman-teman sekalian, walaupun misalnya LHKPN ini menjadi kewajiban pimpinan Bawaslu, baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pengelola keuangan, tetapi saya berharap ibu bapak dalam pertemuan saat ini selaku pic dapat membantu. Minimal mengingatkan kepada mereka yang wajib lapor,” ungkapnya. (dil)
