INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa integritas Bawaslu dinilai bukan hanya dari pengawasan baik yang dilakukan. Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa integritas Bawaslu juga dinilai dari kemampuan mengelola uang negara dengan baik.
“Untuk jadi lembaga pengawas pemilu terpercaya, tidak sekedar hal teknis pengawas pemilu. Tapi juga secara internal bisa mengelola keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya saat membuka kegiatan Konsolidasi Pembangunan Budaya Sadar Risiko Serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan APIP atas Pertanggungjawaban Dana Pemilu dan Pemilihan, Jumat (22/11/2024).
Herwyn mengingatkan dalam pengelolaan keuangan tentu dihadapkan akan berbagai risiko. Oleh karenanya dia meminta untuk pengelola keuangan mampu memetakan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi kedepannya. Terutama, imbuhnya, saat ini Indonesia berada dalam di masa pemerintahan baru yang memungkinkan adanya kebijakan baru yang akan diterapkan.
“risiko ini memang melekat di setiap organisasi dan jabatan kita. Meski demikian, jangan menjadi patah arang dalam menghadapi risiko, jangan kita hilang semangat. Di satu sisi melaksanakan tugas pengawas pemilu, di sisi lain kita mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Herwyn menyampaikan, sadar akan risiko ini bukan berarti Bawaslu tidak melakukan kegiatan. Dia justru berharap risiko tersebut menjadi komitmen bersama bahwa risiko bisa diatasi dengan sebaik mungkin.
“Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan hambatan bagi Bawaslu dalam melakukan tugasnya. Pengelola keuangan jangan takut untuk mengambil tindakan. Saya mengapresiasi jajaran inspektorat dengan apa yang perlu dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko,” ujarnya.
Inspektur utama Bawaslu, Rini Wartini menambahkan, membangun kesadaran akan risiko akan membantu pencegahan dari terjadinya penyimpangan dan tindakan yang dapat dilakukan. Tidak hanya itu, hal ini juga mengupayakan pengendalian yang diperlukan untuk mengendalikan potensi masalah tersebut.
“Kita juga berupaya dengan membangun budaya risiko, akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kita dan manajemen risiko. Kita juga memperoleh keyakinan bahwa semua yang menjadi rekomendasi dari BPK itu telah kita tindaklanjuti dan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan permasalahan yang ada,” tuntasnya. (dil)
