INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengkritik pernyataan Camat Pademangan, Didit Mulyadi, yang menilai penataan PKL di Ancol tidak perlu melibatkan legislatif.
“Meski (Manajemen Ancol dan Camat Pademangan) mengklaim telah berkomunikasi dengan eksekutif, tetap penting untuk melibatkan Komisi B DPRD DKI Jakarta, karena PKL adalah bagian dari rakyat yang kami wakili,” kata Alia dikonfirmasi INDOPOS.CO.ID pada Selasa (22/10/2024).
Politikus Partai Golkar inipun menegaskan semua pemangku kepentingan tetap harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Eksekutif dan legislatif harus terus bisa kerjasama untuk melayani warga, gak bisa ada yang bilang (gak butuh),” tandasnya.
Alia mengkritik Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, atas sikap anti kritik dan kurang transparan dalam penataan PKL di Pademangan.
“Jadi komunikasi antar Wali Kota, Balaikota, Legislatif harus berjalan secara lancar (smooth) terus,” ucapnya.
Ia pun menambahkan, Komisi A DPRD DKI Jakarta juga akan mengevaluasi kinerja Wali Kota Ali Maulana Hakim dan Camat Pademangan, Didit Mulyadi.
“Biar optimal pelayanan ke warga nya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait isu penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Ya sudah tanyakan saja ke Ancol, (penataan PKL – red) itu kan urusan Ancol,” katanya ditemui INDOPOS.CO.ID di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Ketika dimintai tanggapan oleh INDOPOS.CO.ID terkait pernyataan kontroversial Camat Pademangan, Didit Mulyadi, yang mengesampingkan peran Komisi B DPRD DKI dalam penataan PKL di Ancol, Ali merespons dengan nada sinis dan kemarahan tersirat, sebelum segera meninggalkan lokasi dengan tergesa.
“Udah lu tanya apa belum sama dia (Camat Pademangan, red), Gue kan enggak terpancing sama lu,” kilahnya. (fer)
