INDOPOSCO.ID – Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, yang mengubah aturan kewajiban domestic market obligation (DMO) dinilai berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen, serta mengganggu stabilitas ketersediaan minyak goreng.
Permendag 18/2024 menghapus kewajiban DMO untuk minyak curah dan mengalihkan sepenuhnya untuk MinyaKita (minyak kemasan).
Penghapusan minyak curah sudah pasti membawa konsekuensi naiknya biaya produksi, kenaikan itu dibebankan kepada rakyat atau konsumen.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai, kebijakan tersebut lahir di waktu yang tidak tepat. Saat ini daya beli masyarakat sedang terpuruk, baik di masyarakat kelas bawah maupun masyarakat kelas menengah bawah. Belum lagi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri.
“Saya merasa heran, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini di saat daya beli masyarakat menurun. Jelas kondisi tersebut membebani rakyat kecil,” kata Amin di Jakarta, Kamis (28/8/2024).
“Semestinya kondisi perekonomian rakyat harus menjadi pertimbangan juga, jangan hanya melihat dari sisi pengusaha sawit saja,” tambahnya.
Jika tidak dilakukan penyesuaian kebijakan, situasi tersebut semakin membebani masyarakat, terlebih jomplangnya antara pendapatan. Terutama di kalangan pekerja, cenderung stagnan dengan laju inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), namun faktanya harga riil di tingkat konsumen selalu lebih tinggi dari HET,” ujar Amin.
Selain itu, basis kewajiban DMO sendiri didasarkan pada volume ekspor yang dilakukan produsen minyak sawit (CPO) dan turunannya, sehingga rujukan harga yang digunakan pengusaha pun pada harga internasional.
Di tengah nilai tukar rupiah yang terus terpuruk dibandingkan sejumlah mata uang global, terutama Dolar AS maupun Euro, hal itu berdampak pada kenaikan harga minyak goreng untuk pasar dalam negeri, termasuk MinyaKita.
“Saya berharap pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan relaksasi bagi pengusaha, namun juga mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat,” imbuhnya. (dan)
