INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong agar pemerintah baik di pusat ataupun daerah untuk memaksimalkan keterlibatan platform digital lokal dalam setiap program-program yang dilakukan.
Hal ini penting dilakukan sebagai wujud nyata pemerintah dalam mendukung pengembangan platform anak negeri untuk memperluas multiplier effect terutama dari sisi ekonomi.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari menjelaskan bahwa ada empat alasan utama mengapa platform digital lokal harus diprioritaskan untuk terlibat dalam agenda besar nasional.
Pertama, pemberdayaan platform lokal dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan pemerintah ataupun BUMN.
Fiki mengapresiasi inisiatif pemerintah yang mengalokasikan 40 persen belanja dari Kementerian dan Lembaga untuk menyerap produk dalam negeri. Pelibatan platform lokal dalam program ini dipastikan akan membangkitkan bisnis dari pelaku usaha domestik.
“Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Kita ingat betul bagaimana platform digital lokal turut mengkonsolidasikan UMKM untuk hadir dalam Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Fiki dalam keterangan resminya, Kamis (15/8).
Kedua, kata Fiki, keterlibatan platform lokal akan mendorong peningkatan efisiensi bisnis dengan tidak mengesampingkan jangkauan yang lebih luas. Menurutnya platform digital lokal sudah terbukti memiliki infrastruktur dan jaringan yang sudah mapan. Hal ini memungkinkan distribusi layanan yang lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat terutama ke wilayah yang mungkin sulit dijangkau.
“Tentu saja platform digital lokal punya keunggulan yaitu memahami lebih personal kondisi dan situasi dari Indonesia,” kata Fiki.
Ketiga, dari sisi inovasi dan adaptasi teknologi platform lokal sudah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak pada kemudahan penggunaan fitur layanan dari platform lokal. Dengan begitu program-program pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan efektif dan relevan.
Keempat, penggunaan platform digital sebagai bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kedaulatan digital dengan tetap menjamin kerahasiaan data dari pengguna aplikasi. Eksistensi ini perlu ditunjukkan ke dunia internasional agar tidak mudah platform asing masuk ke Indonesia seperti yang belakangan mencuat seperti TEMU, platform digital China yang dinilai mengancam pelaku usaha dalam negeri terutama UMKM.
“Saya tentu sangat berharap pemerintah akan terus dapat melibatkan para platform digital lokal untuk terus berpartisipasi pada program-program pemerintah khususnya yang melibatkan masyarakat secara luas,” pungkas Fiki. (srv)
