INDOPOSCO.ID – Legislator DPR RI meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar tidak mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh dalam memperkenalkan suatu program, yaitu memakai nama singkatan yang berbau pornografi. Seperti halnya program dari Pemda Cirebon bernama “SiPepek” dan dari Kalimantan Selatan bernama ” Siska Ku Intip.”
Menurut Mardani Ali Sera, selaku anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan, sejumlah nama akronim dari program Pemda yang nyeleneh itu merendahkan etika.
“Hal ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolerir karena merendahkan etika,” kata Mardani saat dihubungi Indopos.co.id, Selasa (9/7/2024).
Politisi PKS ini meminta nama program seperti “SiPepek” dkk itu harus segera diganti.
Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.
“Segera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah. Ayo kita laporkan kalau masih ada singkatan yang buruk seperti ini,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya meminta pemerintah pusat dapat turun tangan memberikan teguran kepada Pemda yang bersangkutan.
“Diingatkan agar diubah dan lebih sopan,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon ini jadi perbincangan publik lantaran mengeluarkan program aplikasi layanan digital yang berbau pornografi.
Programnya dinamakan “SiPepek” merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dan nantinya masyarakat akan menerima kartunya yang disebut “Kartu Pepek”.
Selanjutnya, “Siska Ku Intip” atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan. (dil)
