INDOPOSCO.ID – Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan widyalaya sebagai lembaga pendidikan umum bercirikan agama Hindu di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Buleleng harus turut serta memberikan dukungan karena widyalaya mendorong peningkatan akselerasi pendidikan wajib belajar di Buleleng,” kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana di Singaraja, Bali, seperti dilansir Antara, Senin (17/6/2024).
Menurut dia, pascakeluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang penyelenggaraan pendidikan widyalaya di Indonesia, sebanyak hampir sembilan lembaga pasraman formal di Buleleng telah beralih status menjadi widyalaya.
Selama ini, lembaga-lembaga widyalaya tersebut bernaung dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Kemudian, pada tataran operasional di daerah, widyalaya berkoordinasi dan mendapat naungan dari Kantor Kementerian Agama baik di provinsi maupun kabupaten.
“Jadi, kalau saudara kita di Muslim sejak dulu punya sekolah umum bercirikan agama dalam bentuk madrasah, Hindu baru punya yang namanya widyalaya, Kami mendorong sosialisasi widyalaya agar semakin digaungkan di masyarakat,” kata Sedana.
Dia juga menyoroti bahwa Pemda sebenarnya terbantu dengan keberadaan widyalaya, terlebih lama sekolah di Buleleng masih lebih rendah dari lama sekolah di provinsi dan nasional yakni hanya 7,5 tahun.
“Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng berbicara demikian. Jadi, widyalaya ini sebenarnya mendorong memperluas akses pendidikan kepada masyarakat,” kata dia.
Sedana yang juga akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja itu juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan akses penerimaan siswa baru pada jalur zonasi.
“Intinya adalah diberikan ruang. Terlebih status widyalaya yang ada semuanya masih swasta di bawah yayasan. Belum ada yang dinegerikan. Meskipun ada beberapa yang akan dinegerikan,” kata dia.
Selain itu, bukti kepedulian pemerintah daerah bisa diupayakan dalam memberikan pendampingan dan penguatan terkait konteks delapan standar pendidikan dan guna meningkatkan kualitas widyalaya yang ada.
“Jadi, widyalaya itu bukanlah saingan dari sekolah umum. Mari dukung bersama-sama agar lembaga ini berkembang. Pemerintah daerah saya dorong untuk ikut bersama-sama memberikan dukungan,” kata Sedana. (dam)
