INDOPOSCO.ID – Kunjungan silaturahmi Abuya Muhtadi Dimyathi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banten, DR. Andriani Nurdin, SH, MH pada Senin, 20 Mei 2024 dipertanyakan.
Pasalnya kehadiran ulama kharismatik itu menemui Ketua Pengadilan Tinggi Banten didampingi Atmawijaya, orang yang saat ini tengah berperkara di Pengadilan Tinggi, terkait Sengketa Lahan Durian Jatohan Haji Arif (DJHA).
Dokumentasi kunjungan Abuya Muhtadi Dimyathi didampingi Atmawijaya, diunggah di laman resmi akun Instagram Pengadilan Tinggi Banten.
Dari penelusuran yang didapat, terdapat tiga slide foto yang diunggah di laman Instagram @pt_banten, yang memuat 5 tangkapan kamera.
Pada slide pertama, tampak Abuya Muhtadi Dimyathi duduk berhadap-hadapan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, DR. Andriani Nurdin.
Semenetara dua slide lainnya memuat foto kolase, yang menggambarkan pertemuan dan juga foto bersama dengan jajaran di Pengadilan Tinggi Banten.
Sementara Abuya Muhtadi Dimyathi tampak duduk bersebelahan dengan Atmawijaya, orang yang saat ini tengah berperkara di Pengadilan Tinggi Banten, atas kasus sengketa lahan DJHA melawan Sabarto Saleh, yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.
Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Serang menolak gugatan Atmawijaya kepada Sabarto Saleh, pemilik AJB dan sertifikat lahan DJHA.
Penolakan atas gugatan Atmawijaya tertuang dalam amar putusan PN Serang Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Serang tertanggal 7 Mei 2024.
Dalam surat putusan tersebut Majelis Hakim PN Serang yang diketuai oleh Rendra, SH, MH menolak gugatan sengketa lahan seluas 1.937 meter persegi Persil nomor 006, Blok Koprah di Kecamatan Baros karena dinilai cacat formil.
“Mengadili, dalam provisi menolak gugatan provisi tergugat I dan tergugat II. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi dari tergugat I, tergugat II dan turut tergugat III tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard),” demikian tertuang dalam dokumen Putusan PN Serang, tertanggal 14 Mei 2024.
Terkait hal ini, Kuasa Hukum Sabarto Saleh, Afdil Fitri Yadi membenarkan telah keluarnya penolakan dari PN Serang atau putusan NO tersebut.
Namun begitu, pihaknya menilai putusan tersebut tidak adil, lantaran majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh tergugat.
“Keputusan ini tidak fair,” kata Afdil kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Jumat (7/6/2024).
Menurut Afdil, dalam fakta persidangan surat wasiat yang digunakan Atmawijaya
menggugat Sabarto Saleh ke PN Serang cacat administrasi.
Sebab surat wasiat tersebut menggunakan materai tempel yang berlaku dari sejak tahun 2015 sedangkan surat wasiat dibuat tahun 2009.
Tak hanya itu, dalam surat wasiat juga ahli waris atas nama Ajid menjadi saksi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 944 KUHPerdata.
Afdil juga melanjutkan, dalam fakta persidangan, Agus Juhra sebagai pemilik awal lahan yang saat ini digunakan DJHA menyatakan bahwa lahan tersebut dibeli oleh Sabarto Saleh.
Kendati demikian, Afdil mengaku menghormati keputusan hakim. Akan tetapi pihaknya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten atas putusan tersebut.
Dalam keterangan terpisah, Sabarto Saleh menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan keneradaan Atmawijaya dalam kunjungan silaturahmi Abuya Muhtadi Dimyathi ke Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Lantaran menurutnya, Atmawijaya adalah orang yang saat ini berperkara di Pengadilan Tinggi Banten.
“Setelah gugatannya ditolak di PN Serang, dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Secara etika ini tidak dibenarkan,” ujar Sabarto Saleh dalam pesan singkatnya melalui sambungan WhatsApp, Jumat 7 Juni 2024 malam.
Walau begitu, ia berharap pihak Pengadilan Tinggi Banten tetap bisa profesional dalam menangani perkara yang ditangani saat ini, agar bisa tegak lurus dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
Pengadilan Tinggi Banten diminta agar melihat kasus sengketa lahan DJHA secara objektif sesuai fakta yang ada. Karena katanya, dirinyalah pemilik asli lahan DJHA itu, yang dibuktikan dengen AJB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah. (dam)
