INDOPOSCO.ID – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meyakinkan para menteri dan anggota parlemen dari Partai Likud pimpinannya yang menolak usulan gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hingga saat ini Netanyahu belum mengumumkan menerima usulan gencatan senjata tersebut.
Menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN seperti dilansir Antara, Selasa (4/6/2024) Netanyahu dan kantornya memulai pembicaraan dengan anggota Knesset (parlemen Israel) dari partai Likud yang diyakini menolak kesepakatan dengan Hamas.
Lembaga itu menambahkan bahwa langkah Netanyahu dilakukan karena adanya ancaman dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk menggulingkan pemerintahan jika menyetujui usulan Biden.
KAN mencatat bahwa pembicaraan Netanyahu dengan anggota partainya mengindikasikan kekhawatiran terhadap koalisi berkuasa dengan Ben-Gvir dan Smotrich.
Pada Selasa, Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf, pemimpin Partai Persatuan Torah Yudaisme, bersama dengan beberapa menteri dari Partai Likud, menyuarakan dukungan terhadap usulan gencatan senjata.
Goldknopf mengatakan dirinya mendukung usulan yang mengarah pada pembebasan sandera Israel di Gaza.
Sementara itu pemimpin oposisi Yair Lapid, juga mendesak Netanyahu untuk menerima usulan gencatan senjata Biden, menambahkan bahwa dia akan memberikan jaring pengaman politik bagi Netanyahu untuk mencapai kesepakatan.
Usulan tersebut, yang diajukan Biden pada Jumat, mengusulkan perjanjian tiga tahap yang akan mencapai puncaknya dengan proses multi-tahun untuk membangun kembali daerah kantong pantai yang rusak parah dan pemulangan semua sandera, hidup dan mati, yang ditahan di Gaza.
Tahap pertama akan dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu, di mana putaran pertama sandera yang ditahan di Gaza akan dibebaskan, termasuk perempuan, orang lanjut usia, dan yang terluka, sebagai imbalan atas pembebasan yang menurut Biden akan menjadi ” ratusan” tahanan Palestina.
Kemudian pasukan Israel juga akan mundur dari yang disebut pejabat senior pemerintahan Biden sebagai “daerah padat penduduk”. (wib)
