INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung, banyaknya aplikasi yang dibuat jajaran di kementerian, lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) namun tak bersinergi. Karenanya tahun ini harus dihentikan pembuatannya.
Hal itu disampaikannya dalam acara peresmian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, (27/5/2024).
“Di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi, platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya sendiri-sendiri,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (27/5/2024).
Padahal ditekannya kehadiran aplikasi tersebut untuk menunjang birokrasi untuk melayani masyarakat, bukan mempersulit atau malah memperlambat.
“Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” ucap Jokowi.
Keberadaan jumlah aplikasi tersebut, tanpa peruntukan yang jelas tidak bisa membawa manfaat bagi masyarakat. “Ngga akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah, mempercepat, ngga,” sesal Jokowi.
“Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab ini, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru,” tambahnya.
Jokowi menambahkan, anggaran untuk bikin aplikasi dan platform baru sekitar Rp 6,2 triliun. “Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru,” imbuhnya. (dan)
