INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) sekaligus mantan wartawan Selamat Ginting menanggapi polemik tentang larangan penayangan jurnalistik investigasi yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Misalnya, Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi.
Menurutnya, pers harus membuat pemerintah akuntabel dengan menerbitkan atau menyiakan informasi mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Termasuk jika informasi tersebut mengungkap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pihak yang berwenang.
“Jadi, jurnalisme investigasi sebagai salah satu kontribusi terpenting pers terhadap kehidupan demokrasi, termasuk di Indonesia. Di situ ada logika checks and balances dalam sistem demokrasi,” kata Selamat Ginting dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Sebagai pilar keempat demokrasi, kontribusi pers memantau kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Baik badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi sipil, maupun perusahaan-perusahaan publik.
Peran sentral media massa harus dipahami elite politik, dalam hal ini pembuat undang-undang, baik pemerintah pusat dan DPR.
“Elite politik jangan hanya bisa menerima pemberitaan yang baik-baik saja, seperti prestasi kerja yang meningkat. Namun mereka juga harus mau menerima kenyataan pahit adanya berita buruk yang dapat menimbulkan kegaduhan,” ujar Ginting.
“Misalnya terjadi pelanggaran etika politik, hukum, dan ekonomi yang bisa ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Itulah kontribusi jurnalisme investigasi,” tambahnya.
Misalnya bila terjadi perselingkuhan antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif, maupun yudikatif. Siapa yang akan melakukan investigasi, jika bukan jurnalisme investigasi.
Maka peran pers harus dijalankan terhadap akuntabilitas, dengan memantau fungsi lembaga-lembaga tersebut.
“Jika lembaga-lembaga negara tidak menjalankan amanat konstitusi, maka pers wajib mengungkapkan adanya disfungsi, ketidakjujuran, bahkan kesalahan penyelenggara negara. Di situlah jurnalisme investigasi memiliki kewenangan strategis mengawal agenda negara,” ucap Ginting yang menjadi wartawan selama 30 tahun. (dan)
