INDOPOSCO.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelusuri penyelesaian gugatan sengketa tanah di tingkat Mahkamah Agung (MA) terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan (HH).
“Saksi dari pihak swasta bernama Supari hadir dan dikonfirmasi kaitan dengan adanya gugatan sengketa tanah sekaligus dikonfirmasi beberapa dokumen dalam penyelesaian sengketa tersebut di tingkat MA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (16/5/2024).
Selain itu tim penyidik KPK juga turut memeriksa Direktur Cabang PT Cimendang Sakti Kontrakindo, Imanuel Eras Muda harahap, soal pengerjaan proyek di MA.
Meski demikian Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal detail temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung pada Rabu (15/5/2024) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut pidana penjara 13 tahun dan 8 bulan terhadap Hasbi. Sedangkan vonis denda Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp3.88 miliar sesuai dengan tuntutan jaksa.
Atas vonis tersebut, Hasbi Hasan juga menyatakan mengajukan banding. Pengajuan tersebut dilakukan setelah Hasbi berkonsultasi secara singkat dengan penasihat hukumnya dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 April 2024.
“Karena waktunya terdesak sudah mau memasuki liburan. Maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding,” ujar Hasbi usai pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Hasbi divonis pidana enam tahun penjara terkait kasus suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA.
Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.
Dengan demikian, majelis hakim menyatakan Hasbi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 b UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Selain pidana penjara, Hasbi juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dirinya turut dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 1 tahun penjara. (dam)
