INDOPOSCO.ID – Wacana penambahan kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sarat dengan kepentingan polisi. Muncul anggapan hal itu sebagai bentuk akomadasi kelompok tertentu. Di sisi lain, kabinet gemuk dikhawatirkan membuat kinerja pemerintahan tidak efektif.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ray Rangkuti mengkritik, wacana penambahan kursi menteri pada pemerintahan mendatang. Tentu tidak beralasan, apalagi menyebut Indonesia sebagai negara besar.
“Alasan karena negara kita besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, juga tidak dapat dibenerkan,” kata Raya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (11/5/2024).
Di dua era Presdien Joko Widodo (Jokowi), jumlah penduduk tetap besar, tapi tak pernah ada solusi akan menambah jumlah kursi kabinet. Justru, dia pernah menginginkan kabinet yang lebih efisien.
“Alih-alih menambah, Jokowi malah menjanjikan akan membentuk kabinet yang ramping. Meski akhirnya, janji ini tak pernah ditepati oleh Jokowi,” ucap Ray.
Menurutnya, wacana tersebut menjadi sinyal buruk bagi upaya pembentukan pemerintah yang efektif dan efesien. Prinsip penting bagi negara yang ingin percepatan pembangunan, modernisasi birokrasi dan transparansi.
“Penambahan anggota kabinet berpeluang menambah birokrasi pemerintahan. Yang akan berujung pada makin panjangnya birokrasi pengambilan keputusan,” kritik Ray.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, suatu hal wajar adanya penambahan kementerian pada pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga mampu mewujudkan banyak target pemerintah.
“Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,” ucap Habiburokhman terpisah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Ia menekankan, ide tersebut muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo. Dijetahui penambahan kursi menteri menjadi 40 dari 34 kursi.
“Ya itu lah kesalahan cara berpikir, dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik,” ujar Habiburokhman. (dan)
