INDOPOSCO.ID – Penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Kehormatan (HOR) adalah keputusan Presiden Jokowi yang tepat dan berdasar hukum.
Pernyataan tersebut diungkapkan deklarator Pergerakan Advokat untuk Transformasi Hukum Indonesia (PATHI) Yudo Prihartono dalam keterangan, Kamis (29/2/2024).
Ia menuturkan, pemberian kenaikan pangkat istimewa Jendral TNI (HOR) tersebut merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Jo. Pasal 33 ayat 1 & 3 UU No. 20/2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (UU No. 20/2009).
Pernyataan sama diungkapkan Deklarator PATHI Heri Wijaya. Ia menuturkan, sebelumnya pada 15 Agustus 2022 lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah dianugerahi Bintang Yudha Dharma Utama oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, yang diberikan berdasarkan Keppres No. 13/Tk/Tahun 2022.
“Bintang Yudha Dharma adalah tanda jasa yang diberikan sebagai Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menghormati jasa dan dharma bakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa & Negara,” terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 huruf f UU No. 20/2009, Bintang Yudha Dharma Utama merupakan Tanda Kehormatan yang berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Di antaranya berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa bagi penerima Tanda Kehormatan yang masih hidup, sebagai lex specialis dari Pasal 42-44 UU TNI yang merupakan legi generali.
Oleh karena itu, lanjut dia, penghargaan dari Negara berupa kenaikan pangkat secara istimewa dapat dilakukan, mengingat Bintang Yudha Dharma Utama yang sebelumnya dianugerahi kepada Menhan Prabowo dengan Keppres No. 13/Tk/Tahun 2022, secara hukum dapat dianggap telah melewati usulan dan mekanisme verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU No. 20/2009, tutup Yudo Prihartono. (nas)
