INDOPOSCO.ID – H.T.Rusli Ahmad SE MM membantah dan klarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kyai Amin Said Husni terkait pernyataannya yang mengatakan tentang adanya kop surat palsu dan stempel palsu serta pernyataan tentang kepengurusan PWNU Riau, Jumat (12/1/2024).
Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi awak media terkait adanya pernyataan Waketum PBNU tersebut.
Rusli menerangkan, memang benar sesuai surat edaran PBNU yang pertama menyatakan setiap Ketua atau pengurus Nahdatul Ulama yang maju sebagai calon legislatif (caleg) atau calon DPD RI harus mengajukan cuti.
Berdasarkan surat edaran yang kedua PBNU, dimana meminta agar dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa pengganti ketua atau pengurus wilayah maupun cabang dan lembaga yang cuti dikarenakan ikut dalam kontestasi politik dan harus segera diadakan rapat pleno.
“PWNU Riau sudah melaksanakannya dan telah memilih Wakil Ketua satu, Kyai Harmansyah selaku Ketua dan telah kita ajukan pada 27 November 2023 ke PBNU. Setelah diajukan ke Jakarta, PBNU secara lisan menyampaikan bahwasanya khusus di Riau ini, saya masih dibutuhkan dan tetap menjabat. Itu disampaikan Sulaiman Tanjung selaku Wasekjen PBNU dan Korwil Riau. Terbukti di saat saya menerima gelar Bapak Toleransi, saya pada saat itu masih membawa nama PWNU Riau dan mendapat respon positif dan apresiasi dari PBNU dengan berbagai macam apresiasi dan pujian,” sebut Rusli.
“Lalu kenapa di saat kita deklarasikan bahwasannya PWNU Riau mendukung Prabowo-Gibran sekarang keluar bahasa carateker di Desember 2023. Karena surat cuti saya belum juga keluar, maka saya juga masih tetap menjalankan tugas saya selaku Ketua PWNU Riau,” ujarnya.
“Saya meminta agar PBNU konsisten, karena NU sepengetahuan saya adalah manut terhadap kyainya dan manut terhadap pemimpinnya baik secara tertulis maupun lisan. Kenapa kita melakukan deklarasi Prabowo-Gibran? Ini adalah keinginan para kyai, pengurus hingga jajaran ke bawah di Riau. Oleh sebab itu, saya harus mengakomodir hal tersebut dan agar orang tahu bahwa arah dukungan NU Riau itu kemana,” tegas Rusli.
“Kitakan tahu arahnya PBNU itu ke paslon no 2, kenapa pada saat PWNU Riau mendeklarasikan dukungan terhadap paslon No 2, kita dimarahi, dan adanya pernyataan adanya cap yang tidak benarlah,” tandasnya.
“Acara deklarasi dilakukan bukan secara formal atau resmi dengan undangan, karena di dalam unsur PWNU Riau banyak pengurus yang merupakan ASN yang notabene mereka harus netral. Deklarasi tersebut kita lakukan secara spontan dan komunikasi via telepon. Jika ada undangan yang disebut, saya tidak mengerti itu undangan yang dari mana,” imbuhnya
“Saya meminta PBNU untuk konsisten, kenapa di saat saya deklarasikan paslon Prabowo-Gibran ini terjadi masalah dan adanya sebutan carateker. Kenapa tidak dari awal di saat kegiatan lain dimana saya membawakan nama PWNU Riau yang selalu terekspos ke pusat tidak ada bahasa carateker, cap palsu dan sebagainya?” ujar Rusli.
Sebelumnya, PBNU mengecam mantan Ketua PWNU Riau Rusli Ahmad karena masih membuat surat dengan kop surat dan stempel palsu yang mengatasnamakan organisasi untuk deklarasi dukungan politik praktis.
“Surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditandatangani Rusli itu tidak sah. PBNU menganggap Rusli telah melakukan ‘tindakan brutal’ karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau,” ujar Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Amin mengatakan, PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau Rusli Ahmad sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi pengganti sementara Ketua PWNU Riau.
Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 16 Desember 2023.
Kendati telah dicopot dari kepengurusan, nyatanya Rusli membuat surat undangan dengan stempel dan kop surat palsu pada 7 Januari 2024. Surat bernomor 009/PWNU-Riau/01/2023 itu hanya ditandatangani Rusli seperti dilansir Antara.
Dalam surat itu, Rusli mengundang pengurus PWNU dan kiai NU untuk hadir dalam acara deklarasi terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Acara deklarasi dilakukan pada Rabu (10/1/2024). (ibs)
