INDOPOSCO.ID – Calon presiden, Anies Baswedan berencana menerapkan contract farming atau pertanian kontrak untuk mengendalikan harga pangan jika dirinya terpilih sebagai presiden.
Dalam lawatannya menemui Petani Bawang di Brebes, Jawa Tengah, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan syarat-syarat bagi petani yang ingin berpartisipasi dalam program contract farming tersebut.
“Jadi petani mengisi data dirinya, kemudian disiapkan stiker sebagai penanda di tempat dia tinggal. Kemudian mereka nanti akan kita siapkan dokumen kontraknya,” kata Anies pada wartawan, Sabtu (23/12/2023) malam.
Anies menjelaskan pada prinsipnya para petani tersebut akan didorong untuk terlibat dalam koperasi agar kebutuhan-kebutuhan petani itu dapat dipenuhi.
“Contract Farming ini untuk komoditas-komoditas pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sering kali harganya tidak stabil. Padahal kita tau produksinya itu relatif konsisten kecuali ada gangguan cuaca,” jelas Anies.
“Konsumsinya juga relatif stabil. Tapi tata niaganya justru tidak dikontrol dengan baik dan dengan adanya jaminan pemilihan panen ini, maka kita berharap akan ada stabilitas dan ini untuk komoditas lain seperti beras dan cabe,” tutup Anies.
Capres nomor urut 1 inipun menegaskan akan akan mengkaji ulang program Kartu Tani yang diterapkan Pemerintah saat ini. Sebab, bagi para petani, program ini dirasa hanya menyulitkan mereka.
“Saya mewakili petani bawang di Larangan, Brebes ingin menyampaikan harga pupuk jangan terlalu mahal, Pak. Kartu Tani juga sebaiknya dihapuskan,” demikian keluhan yang disampaikan Ibu Windi Asturi dalam acara Kerja Sama Jaminan Pembelian Hasil Panen Petani, Sabtu (23/12) malam.
Menanggapi hal tersebut, Anies tak menampik bahwa Kartu Tani menjadi salah satu hal yang serius ia pertimbangkan.
“Kita akan punya mekanisme baru, yang barangkali tidak memerlukan kartu,” ungkap Anies.
Kajian ulang tersebut, kata Anies, nantinya akan tetap berfokus pada pasokan yang terjamin. Sehingga, harganya stabil dan bisa didapat kapan saja.
Untuk diketahui, Kartu Tani yang digagas Pemerintah Joko Widodo adalah kartu yang dapat digunakan oleh petani dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Sayangnya, pupuk yang bisa ditebus itu terbatas. Petani tidak bisa menebus dalam jumlah yang mereka inginkan, juga tak bisa mengambilnya di waktu yang mereka kehendaki. (dil)
