INDOPOSCO.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta, akhirnya berhasil meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ini adalah penghargaan pertama bagi Kanwil BPN DKI Jakarta.
Penghargaan diserahkan dalam acara “Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB dan ZI Tahun 2023” oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas di Bali Nusa Dua Convention Center.
Menurut Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, dari 60 satuan kerja yang diusulkan Kementerian ATR/BPN hanya 6 satker yang dinilai memenuhi persyaratan untuk memperoleh predikat WBK oleh Kementerian PAN-RB dan dua di antaranya berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Kota Admininistrasi Jakarta Pusat. Dengan capaian dimaksud, maka Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 4 (empat) satker di lingkungannya yang mampu memperoleh WBK, yaitu Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan
Jakarta Pusat.
Menurut Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo, keberhasilan tersebut dapat diperoleh karena komitmen untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. “Antara lain melalui inovasi Sistem Informasi Administrasi Pertanahan atau DKI-SIAP,” kata Wartomo.
Dikatakan mantan Kakanwil BPN Gorontalo ini, sistem ini menyatukan pemanfaatan dan pengelolaan data melalui sebuah platform yang dijadikan sebagai one stop services pelayanan internal untuk menghindari terjadinya silos, sekaligus dapat diakses masyarakat dalam rangka menunjang investasi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
Wartomo optimistis Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dapat menyusul meraih WBK di tahun 2024. “Tugas utama Kantor Wilayah adalah memberikan pendampingan bersama Inspektorat Jenderal dan Biro Organisasi dan Kepegawaian kepada seluruh satker di lingkungan kerjanya berkenaan dengan pembangunan Zona Integritas,” katanya.
Dengan berbagai capaian gemilang tersebut, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
Reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berdaya saing. Dengan tekad untuk mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas, Kanwil BPN DKI Jakarta terus melakukan reformasi birokrasi guna mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberi apresiasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik di seluruh satuan kerjanya. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi saat ini sudah berjalan di koridor yang tepat sebagai perwujudan menuju birokrasi berkelas dunia.
MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan laporannya bahwa sebanyak 109 Satuan Kerja dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia telah berhasil mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas yang sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa apresiasi diberikan dalam rangka memberikan semangat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan penggerak utama pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat patut untuk diberikan apresiasi terbaik. (yas)
