INDOPOSCO.ID – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, pemindahan ibukota negara tidak serta merta tentang pemerataan ekonomi, melainkan tentang legacy Presiden yang sudah terlanjur terucap dan akhirnya dipaksakan. Tidak ada keuntungan secara ekonomi kecuali dari sektor konstruksi saja.
“Dampak ke PDB (Produk Domestik Bruto) sangat kecil sekali. Pemerataan hanya terjadi di Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan,” ujar Nailul Huda dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
“Tidak ada dampak signifikan ke provinsi di Papua dan Maluku. Jadi unsur pemerataan saya rasa tidak dapat apabila jadi pindah IKN,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran pemindahan sangat terbatas, dan pihak swasta yang masuk juga sangat minim, hanya sektor properti.
“Yang terjadi adalah kota pemerintahan yang sangat sepi. Saya rasa project IKN akan mangkrak seperti Hambalang tapi dalam skala lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, menurut Syaikhu, dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujar Syaikhu.
Ia mengatakan, setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.
“PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara,” ucapnya.
“Kami satu-satunya partai yang pada pemilu 2024 ini mengkampanyekan “Jakarta Tetap Ibukota Negara”,” imbuhnya.
Diketahui, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih tetap mengejar rencananya untuk mengejar pembangunan IKN sebagai ibukota baru Republik Indonesia dan juga pemerataan ekonomi. Meski mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak serta belum cukupnya investasi yang masuk, Presiden Jokowi tetap berupaya mengejar pembangunan hingga kantor-kantor pemerintah siap untuk ditempati. (nas)
