INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak Aan Rosmana membenarkan bahwa masih ada sejumlah bidang tanah masyarakat yang belum terbayarkan oleh Negara yang terkena dampak pembebasan waduk karian di Kabupaten Lebak, Banten. Pihaknya mengatakan proses pembayaran tersebut direalisasikan oleh Lembaga Menejemen Aset Negara (LMEN).
Meski begitu, hal tersebut tidak akan menghalangi proses peresmian Waduk Karian yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi Widodo di bulan Desember 2023 mendatang. Karena, menurutnya, proses pembayaran tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan regulasinya, meskipun waduk Karian telah diresmikan.
“Semua ada prosedurnya. Karena bukan kami dari BPN yang mencairkan pembayaran tanah dampak waduk karian tersebut, akan tetapi pihak Lembaga Menejemen Aset Negara. Meski begitu, sebagian besar sudah kami kirim semua berkas tanah tersebut ke LMEN, jadi tinggal menunggu validasi saja,”kata Kepala BPN Lebak Aan Rosmana, Rabu (1/11/2023).
Kata Aan Rosmana, dari data yang diterimanya hingga saat ini masih ada 400 Bidang tanah yang belum di bayar. BPN, kata ia, hanya melakukan pengumpulan berkas tanah untuk didorong ke LMAN.
“Kewajiban kami hanya mendorong ke LMAN, nanti LMAN yang kasih tau kami jika misalnya masih ada yang kurang berkasnya, nanti kita yang harus turun untuk melengkapinya,”katanya.
Untuk pembayaran tanah dampak Waduk Karian, kata Aan Rosmana, itu dari LMAN langsung melalui rekening masing-masing pemilik tanah tersebut.
“Nah, nanti dari LMAN langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah. Jadi BPN hanya mengusulkan dokumen-dokumennya saja, duitnya mereka terima kami tarik berkasnya, seperti teken jual beli gitu,”katanya.
Ditanya Kendalanya apa saja dan bagaimana, Lanjut Aan Rosmana mengatakan, bahwa kendalanya hanya menunggu verivikasi LMAN.
“Kendalanya ya tinggal nunggu LMAN saja, kalau LMAN nya bayar ya lancar. Karena seluruh Indoensia soalnya pembangunan melalui LMAN semua. Kan waktunya juga masih berjalan, jadi dari bulan Desember 2023 mendatang masih berjalan sampai 31 Januari. Intinya proses pembayaran tersebut adanya di LMAN, kita BPN hanya mendorong dokumen dokumen pengajuan pembayaran tersebut kepada LMAN,” katanya. (yas)
