INDOPOSCO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertipikat yang diperuntukkan untuk 195 warga di Gunung Anten, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (27/10/2023). Sertipikat tersebut merupakan hasil dari program Reforma Agraria.
Setelah menerima sertipikat, warga pun melakukan sujud syukur sebagai bentuk kebahagian mereka setelah menerima kepastian hukum atas tanah yang sudah mereka garap sejak 2011. Air mata bahagia pun tampak mengalir dari mata penerima sertipikat.
Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, hal ini menjadi salah satu bentuk kesuksesan dari program Reforma Agraria. “Jadi ini bukti bahwa negara hadir dan negara menginginkan semua masyarakat bisa tersenyum lebar,” katanya dalam sambutannya.
Tanah yang disertipikatkan ini merupakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) suatu perusahaan yang telah habis masa izinnya. HGU tersebut tidak dapat diperpanjang karena pemanfaatan tanah di lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan izin yang diberikan. Tanah itu kemudian dikuasai oleh masyarakat dan dijadikan sebagai sumber mata pencarian.
Bertahun-tahun diolah masyarakat, tanah tersebut diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Setelah melalui serangkaian proses, Sertipikat Redistribusi TORA hari ini diserahkan kepada masyarakat penggarap.
Hadi menambahkan, penyerahan sertipikat ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah baik ditingkat provinsi hingga kabupaten, aparat penegak hukum (APH), dan juga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta Pergerakan Petani Banten (P2B).
“Saya ingin mengucapkan terima kasih berkat kerja sama, sinergi, kolaborasi, sertipikat ini bisa bapak/ibu terima,” tuturnya.
Hadi juga menegaskan, Reforma Agraria tidak akan berhenti pada terbitnya sertipikat ini. Masyarakat akan diberikan akses untuk meningkatkan perekonomian mereka.
“Salah satunya sudah hadir bersama kita, yang akan memberikan pelatihan teknis, penanaman pisang cavendish, juga nanti sebagai ‘off-taker’, sehingga ketika sudah panen juga langsung dibeli oleh mereka,” ucapnya.
Mendampingi Hadi pada kegiatan ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Aan Rosmana; dan Kepala Kantor Pertanahan se-Banten.
Turut hadir pada kegiatan ini, Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan; Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya; Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika; serta Forkopimda Banten dan Kabupaten Lebak. (yas)
