INDOPOSCO.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menghadapi bulan Ramadan.
Dalam menjalankan aksinya, Pemprov Banten akan konsisten melaksanakan 6 langkah pengendalian inflasi.
Hal itu diungkap M Tranggono usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (6/3/2023).
“Kita akan mengoptimalkan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” ungkapnya.
M Tranggono mengatakan menjelang Ramadan angka inflasi Provinsi Banten menjadi 5,12%. Masih di bawah angka inflasi nasional yang berada di angka 5,47%. Bahkan angka inflasi Kota Tangerang berada di angka 4,6%.
Dikatakan, arahan dari pemerintah pusat antara lain perlindungan stok serta melakukan sinergi dengan daerah lain untuk mencukupinya.
Pemprov Banten terus melaksanakan 6 langkah untuk melakukan pengendalian inflasi. Yaitu, operasi pasar terjadwal, pemantauan harga dan distributor, kerja sama antardaerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
“Menjelang Ramadan kita akan lakukan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” ungkap M Tranggono.
“Juga kaitannya dengan sidak pasar serta tanggap dengan mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi besar untuk kerja sama antardaerah (KAD),” tambahnya.
Dijelaskan, identifikasi masih ada kaitannya pula dengan gerakan menanam atau penanaman intensif. Meningkatkan koordinasi data lebih baik lagi, sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan secara tepat.
“Sehingga kita memanfaatkan sumber daya yang ada,” ungkap M Tranggono.
“Juga bantuan transportasi seperti yang pernah kita lakukan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut ke Pulau Tunda dan Pulau Panjang untuk membawa bantuan dan sebagainya,” tambahnya.
M Tranggono juga menekankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, serta Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk menghitung persediaan pangan Provinsi Banten. (adv)
