INDOPOSCO.ID – Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang mencatut nama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, mulai memasuki tahap persidangan dengan terdakwa Joko Priyoski alias Jojo.
“Ya benar, sudah masuk persidangan,” kata Rudy dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/3/2023).
Sidang perdana perkara nomor 93/Pid. B/2023/PN Cbi, digelar di Ruang Sidang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A, Rabu 1 Februari 2023. Sidang dipimpin hakim ketua Zulkarnaen, SH dan dua anggota majelis hakim lainnya. Dalam persidangan tersebut Rudy dihadirkan sebagai saksi.
Ia berharap kasus ini menjadi terang benderang dan terdakwa mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya.
Rudy menjelaskan, kasus itu bermula saat kediamannya didatangi oleh sejumlah orang utusan dari Yayasan Annahl Pelita Bangsa Sejahtera Leuwiliang, Bogor. Perwakilan yayasan tersebut meminta pertanggungjawaban Rudy atas dana yang telah dikeluarkan oleh yayasan tersebut melalui terdakwa Jojo.
Sekelompok tamu tersebut, kata Rudy, meminta pengembalian uang sejumlah Rp48 juta, lantaran mengaku telah memberikan uang melalui Jojo agar proposal yang diajukan dapat diproses. Proposal yang dimaksud adalah Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan nominal anggaran sebesar Rp500 juta.
Rudy kemudian meminta pemilik Yayasan Annahl Pelita Bangsa Sejahtera, Asep Saepulloh, melaporkan perihal pemberian uang Rp48 juta tersebut ke Polres Bogor, karena dirinya merasa tak terima atas tuduhan itu.
“Saya meminta kepada pihak yayasan agar membuat laporan ke Polres Bogor, jika tidak saya yang akan melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik terhadap saya ini,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Rudy mengapresiasi aparat penegak hukum di Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Cibinong, dan PN Cibinong yang berani memproses kasus ini. Menurut Rudy, hal ini menunjukkan bahwa hukum di Kabupaten Bogor tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Hal ini dibuktikan bahwa walaupun yang dilaporkan di awal adalah Ketua DPRD dan Pejabat Tinggi Negara lainnya proses hukum tetap dijalankan untuk membuktikan Kebenaran,” tuturnya. (mg2)
