INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan, saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta, dengan melibatkan sekitar 40.473 penyedia UMK dan 763.385 produk UMK.
“Ini kemajuan luar biasa dalam setahun ini, yang disebabkan kemudahan-kemudahan yang dilakukan LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara pada Rakor Monitoring Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Produk UMKM-Koperasi, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (29/11).
Di acara yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diikuti 82 K/L dan 542 pemda, Menteri Teten menekankan pihaknya terus berusaha mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. “Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier,” kata MenKopUKM.
Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal itu. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.
Selain itu, kata Menteri Teten, pihaknya juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan JCC pada April 2022.
“Kami mendorong koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok BUMN dan usaha besar, bekerja sama dengan Kemenperin, KemenBUMN, dan Kementerian Investasi,” ucap Menteri Teten.
Ia menyebutkan, saat ini, nilai transaksi di Pasar Digital BUMN sudah mencapai Rp22 triliun dengan melibatkan sekitar 17.200 UMKM.
Baca Juga: Inilah 26 Rekomendasi Kebijakan MenKopUKM dalam Gelaran G20
Selain belanja pemerintah dan BUMN yang penting didorong juga agar UMKM menjadi bagian penting rantai pasok BUMN dan industri besar. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 24 persen.
“Kita akan terus mendorong BUMN dan usaha besar agar mau berbagi pekerjaannya ke UMKM,” kata MenKopUKM.
Menteri Teten mengatakan dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah yang ternyata banyak produk UMKM sebenarnya potensial memenuhi kebutuhan industri dan BUMN. Baik itu sebagai bahan baku, suku cadang, dan sebagainya.
“Saya berharap para kepala daerah menyiapkan, dibuat daftarnya, produk apa saja, yang bisa kita gandengkan dengan industri dan BUMN,” ucap Menteri Teten.
Saat ini, KemenKopUKM sudah membuat komitmen dengan 17 BUMN. Antara lain, PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI/Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Inka, Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia, PT Bio Farma, PT Perkebunan Nusantara III, PT Pindad, PT Pupuk Indonesia, dan PT Sang Hyang Seri. “Dan akan terus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.
Tak hanya itu, Forum Kemitraan antara UMKM dan IKM dengan BUMN dan usaha besar, juga telah dilaksanakan dengan nilai potensi transaksi sekitar Rp206,2 miliar. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM masuk rantai pasok utama BUMN dan usaha besar.
“Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar. Benchmark kita Korsel, Jepang, dan China, dimana UMKM di sana menjadi bagian dari industri,” kata Menteri Teten.
Dengan begitu, Menteri Teten akan mendorong UMKM mampu menghasilkan produk-produk berbasis inovasi teknologi. “Kita akan dorong riset-riset yang hilirisasi yang bisa dilakukan UMKM. Dengan cara itu, kita bisa mendorong UMKM naik kelas,” kata MenKopUKM.
MenKopUKM juga berharap kemitraan ini tercipta dalam level yang sama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana UMKM bisa masuk rantai pasok utama, adanya transfer teknologi, hingga UMKM harus membuat produk sesuai spesifikasi BUMN dan usaha besar.
“Termasuk bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L dan perguruan tinggi. Lalu, pendampingan sertifikasi dan desain produk,” ucap Menteri Teten.
Salah satu bentuk pendampingan pembiayaan UMKM adalah meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen yang saat ini masih sebesar 21 persen. Bandingkan dengan Korsel yang sudah menembus 80 persen porsi kredit perbankan untuk UMKM. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp450 triliun.
“Usaha besar akan didorong mencari pembiayaannya lewat pasar modal. Ini sebuah kebijakan afirmasi,” kata MenKopUKM.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan urgensi rakor ini adalah perlu penyebarluasan hasil implementasi Inpres 2/2022, terutama berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. “Juga, membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi,” kata Hendrar.
Sehingga, hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah mempercepat pembangunan untuk mengangkat ekonomi, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan koperasi, serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan konstruktif.
Dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.
Per 14 November 2022, realisasinya mencapai Rp320,5 triliun. “Jadi, masih ada waktu untuk kita hisa selesaikan di 2022 ini,” ucap Hendrar.
Strategi Besar
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan secara daring, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini bangsa ini menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. “Untuk itu, kita harus memiliki strategi besar dengan kekuatan yang kita miliki untuk semakin kuat dan mandiri,” kata Presiden.
Salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri. Karena, dengan membeli produk-produk dalam negeri, dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan banyak industri kecil.
“Laporan yang saya terima dari LKPP, capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Ini sebuah capaian yang baik yang menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat, lebih dari 40 persen yang kita targetkan,” kata Presiden.
Presiden berharap belanja produk dalam negeri pada 2023 harus semakin meningkat lagi, serta penggunaan produk impor harus semakin kecil bahkan perlahan dihilangkan. “Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Presiden.
Namun, Presiden mengingatkan, peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri. “Saya minta dilakukan perbaikan besar dari hulu sampai hilir,” kata Presiden.
Pertama, perbanyak produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri dan UMK semakin meningkat. “Proses pengurusan sertifikat harus dipermudah, jangan sampai menyulitkan dan memberatkan,” ucap Presiden.
Kedua, percepat proses digitalisasi untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang secara elektronik, serta implementasikan pengunaan kartu kredit pemerintah dan pemda.
“Ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Dan keempat, berikan insentif bagi industri yang mengembangkan produk substitusi impor,” ujar Presiden Jokowi. (srv)
