INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam Talk Show bertajuk Pemanfaatan dan Penggunaan Uang Elektronik dalam Lingkup Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi rangkaian Future SMEs Village sebagai side event gelaran presidensi G20 Indonesia di Bali Collection, Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu menyampaikan, terdapat tujuh pendekatan dalam mendefinisikan UMKM digital, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.
“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” kata dia.
Selain sistem pembayaran elektronik, Fiki menyatakan terdapat empat tantangan utama UMKM dalam digitalisasi, antara lain literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar.
Terlebih saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air, sebanyak 20,2 juta di antaranya sudah masuk ke dalam ekosistem digital, sedangkan 40 juta lainnya masih terus didorong untuk segera onboarding.
Tidak berhenti di situ, Fiki juga menjelaskan bahwa tantangan lain dari UMKM adalah keberlanjutannya, ia menyampaikan data dari survei yang dilakukan oleh KemenKopUKM bersama salah satu platform e-commerce menyebutkan, success rate UMKM masuk e-commerce hanya sebesar 4 persen.
“Jadi dari 1000 yang didampingi, hanya 400 yang buka akun, dari 400 hanya 40 yang berhasil transaksi pertama, padahal seharusnya isunya adalah adanya repeat order,“ ujar dia.
Baca Juga: KemenKopUKM Pastikan Minyak Makan Merah Hanya Dapat Diproduksi Koperasi Petani Sawit
Sebagai salah satu platform layanan keuangan digital dalam negeri, Fiki berharap Link aja mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk program digitalisasi UMKM. “LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT salah satunya,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha mengatakan, untuk akses ke transaksi financial atau digital payment, LinkAja sebagai salah satu uang elektronik yang didukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah selalu mengutamakan UMKM.
“Terdapat dua hal yang konsisten kami lakukan, pertama menyediakan akses penerimaan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRis di offline store UMKM. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan KemenKopUKM dalam memberikan edukasi kepada UMKM, utamanya pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menjelaskan apa kelebihan transaksi digital,” tutur dia.
Rendi juga menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas. (dan)
