• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Komisi II Tegaskan Tidak Ada Rencana Pilkada Dipilih oleh DPRD

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Jumat, 14 Oktober 2022 - 03:33
in Nasional
komisi 2

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Komisi II DPR tidak punya rencana untuk menghidupkan kembali aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kami pastikan tidak dibahas di Komisi II DPR RI dan tidak akan mungkin ada perubahan dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi pemilihan lewat DPRD,” kata Guspardi di Jakarta, Kamis.

BacaJuga:

Menkop Dorong Koperasi Kuasai Rantai Pasok Beras dari Pascapanen hingga Penggilingan

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tingkatkan Daya Saing Lulusan, USNI Padukan Akademik dan Praktik Industri

Dia menjelaskan wacana pilkada dipilih melalui DPRD tidak pernah dibicarakan di Komisi II DPR RI karena acuan pelaksanaan Pilkada 2024 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 27 November 2024 dan tata caranya dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga: Charta Politika: Gibran Unggul di Survei Pilkada Jateng

“Pilkada melalui DPRD sebagai sebuah usulan dan gagasan boleh saja sehingga jangan ruang diskusi tentang itu ditutup. Tapi perlu dibahas lebih mendalam secara komprehensif dan melibatkan para pakar, akademisi, kelompok pemerhati pemilu dan elemen masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya,” ujar Guspardi.

Dia mengatakan aturan pelaksanaan pilkada yang dipilih rakyat secara langsung, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak akan diutak-atik.

Menurut dia, pilkada langsung adalah amanat reformasi dengan mengubah sistem pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

“Dan ini juga merupakan jawaban dari berbagai masalah yang ada pada saat kepala daerah dipilih DPRD. Dan untuk mendekatkan dengan rakyat dan menghindari praktik transaksional yang banyak terjadi dalam pemilihan di DPRD,” ujarnya.

Guspardi mengatakan tidak ada jaminan apabila pilkada dilakukan melalui DPRD akan bebas dari politik uang namun justru dikhawatirkan akan menghidupkan kembali politik transaksional.

Menurut dia, jika sistem pilkada langsung dianggap masih ada kelemahan, maka seharusnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan bukan malah “set back” ke belakang seperti masa lampau dengan sistem pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. (bro)

Tags: DPR RIDPRDKomisi IIpilkada

Berita Terkait.

menkop
Nasional

Menkop Dorong Koperasi Kuasai Rantai Pasok Beras dari Pascapanen hingga Penggilingan

Jumat, 20 November 2026 - 16:56
tito
Nasional

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 16:46
Inovasi Jadi Mesin Pertumbuhan, Pertamina Drilling Kejar Efisiensi dan Keberlanjutan
Nasional

Tingkatkan Daya Saing Lulusan, USNI Padukan Akademik dan Praktik Industri

Jumat, 20 November 2026 - 15:25
Mukhtarudin Dinobatkan sebagai Tokoh Integrasi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran
Nasional

Produk Ladaku Asal RI Terdeteksi Residu Pestisida di Taiwan, BPOM Diminta Segera Investigasi

Jumat, 20 November 2026 - 12:07
Mukhtarudin Dinobatkan sebagai Tokoh Integrasi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran
Nasional

Mukhtarudin Dinobatkan sebagai Tokoh Integrasi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran

Jumat, 20 November 2026 - 11:05
Pusat Pemerintahan 4 DOB Papua Ditargetkan Beroperasi 2028
Nasional

Pusat Pemerintahan 4 DOB Papua Ditargetkan Beroperasi 2028

Jumat, 20 November 2026 - 10:26

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10489 shares
    Share 4196 Tweet 2622
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179
  • Serikat Buruh: Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Diserahkan ke BPJS TK, Bukan Danantara

    697 shares
    Share 279 Tweet 174
  • KPK Bongkar Jejak Aset Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, Petinggi Agung Sedayu Diperiksa

    738 shares
    Share 295 Tweet 185

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.