INDOPOSCO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data penerima subsidi set top box untuk menonton siaran televisi terestrial digital.
“Kominfo meminta pemda membantu (soal) data,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, ditemui di Jakarta, Selasa (23/8), seperti dikutip Antara.
Pemerintah dan stasiun televisi yang menjadi penyelenggara multipleksing berkomitmen memberikan subsidi berupa perangkat set top box gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
Kominfo mengumumkan mereka menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial untuk menyaring masyarakat yang berhak menerima subsidi set top box.
Kenyataan di lapangan, data tersebut bisa saja berbeda, misalnya keluarga yang tadinya termasuk kategori miskin sudah mengalami peningkatan kemampuan ekonomi, atau sebaliknya.
Baca Juga: Kominfo Minta Keterangan PLN Soal Data Bocor
Kominfo beberapa bulan lalu bertemu dengan pemerintah daerah tingkat dua soal pengumpulan data penerima set top box ini. Setelah pendataan, pemerintah daerah akan menyampaikan data tersebut ke stasiun televisi penyelenggara multipleksing supaya masyarakat bisa mendapatkan subsidi set top box.
Selain pendataan, menurut Usman, jika sebuah keluarga termasuk dalam Program Keluarga Harapan, maka terindikasi dia bisa mendapatkan set top box.
Pemerintah menggunakan metode multiple analog switch off (ASO) untuk peralihan ke siaran terestrial digital, menggantikan rencana semula yang terdiri dari tiga tahap.
Skema cara multiple ASO ini dipilih berdasarkan kondisi di lapangan, yaitu kesiapan infrastruktur multipleksing, keberadaan siaran terestrial analog dan kesiapan perangkat set top box.
Siaran televisi terestrial analog di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan dimatikan pada 25 Agustus. Mulai tanggal tersebut, siaran televisi digital berlaku di wilayah tersebut.
Sekitar 400 ribu rumah tangga di Jabodetabek akan menerima set top box, sudah sekitar 40 persen warga menerima subsidi tersebut. (mg1)
