INDOPOSCO.ID – Dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya swasembada sektor pangan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus meningkatkan pembiayaan kepada koperasi sektor riil yang bergerak pada bidang usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga hortikultura.
Perkuatan pembiayaan kepada koperasi sektor riil pada tahun 2022 semakin ditegaskan dengan target penyaluran dana bergulir dari pemerintah sebesar Rp1,8 triliun kepada LPDB-KUMKM dimana 40 persen target tersebut agar disalurkan kepada koperasi sektor riil.
Hal ini seiring dengan keberhasilan Indonesia yang meraih penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai mampu mencapai swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.
Baca Juga : Salurkan Dana Bergulir Rp15 Triliun, 16 Tahun LPDB-KUMKM Perkuat Ekonomi Negeri
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, dalam mendukung program ketahanan dan juga kedaulatan pangan yang memiliki tujuan untuk swasembada pangan, LPDB-KUMKM sejalan dengan pemerintah dengan melakukan perkuatan permodalan koperasi sektor riil.
“Dana bergulir ini merupakan instrumen yang disediakan pemerintah untuk koperasi, kami LPDB-KUMKM tentu terus bergerak memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah, murah, dan ramah kepada koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Supomo di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Seperti dalam tiga tahun terakhir, melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp37,65 miliar.
“Dana bergulir itu disalurkan kepada koperasi yang bergerak di sektor pangan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq Jawa Barat, Primkopti Indramayu, Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah, Jawa Timur, dan Koperasi Sae Pujon, Malang,” ungkap Supomo.
Kemudian, dari Direktorat Bisnis, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp123,751 miliar kepada 36 mitra koperasi yang bergerak di sektor pangan sejak tahun 2019 hingga 2022.
Menurut Supomo, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras tidak lepas dari peran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur bidang pertanian, termasuk akses pembiayaan atau permodalan kepada petani, akses pasar produk pertanian, dan juga mendorong korporatisasi petani di Indonesia.
“Ini merupakan kerja bersama semua pihak, dari hulu hingga hilir menciptakan ekosistem pertanian yang berkeadilan, tentu dengan korporatisasi petani akan semakin menegaskan keberpihakan pemerintah kepada kesejahteraan petani, dan juga pelaku ekonomi sektor pertanian,” tambah Supomo.
Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM sebagai bagian dari pemerintah, terus melakukan sinergi dan kolaborasi program dengan berbagai pihak dalam mendukung sektor pertanian melalui koperasi, dan juga mendorong diversifikasi pangan di Indonesia.
“Kami juga menjalakan program korporatisasi pangan dengan beberapa pihak, ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian kami seperti pisang, kopi, singkong, sorgum, porang, vanili, buncis, yang saat ini terus kami kembangkan ekosistemnya melalui koperasi dari aspek hulu hingga hilir,” kata Supomo.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan meperkuat aspek manajemen koperasi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga akses kepada offtaker atau buyer.
“Jadi kami melakukan pendampingan melalui program inkubator dan juga pendampingan internal dari LPDB-KUMKM, agar kedepannya komoditas unggulan masing-masing daerah semakin dikenal, dan diversifikasi pangan bisa terjadi, bahkan komoditas tersebut bisa menembus pasar ekspor, dampak ekonominya akan meluas, mulai dari lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan juga berkontribusi pada neraca perdagangan,” papar Supomo. (adv)
