INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dan 21 Inohong (Tokoh Sunda) mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian yang memberangus kelompok radikalisme atas nama Islam dan kesundaan di provinsi ini.
“Tentunya kami mendukung upaya dari BNPT dan kepolisian untuk menangkap, memberangus, dan menindak oknum yang merusak nama baik Islam dan kesundaan di tanah Jawa Barat,” tutur Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil seusai menggelar silaturahim dan diskusi dengan para Inohong Sunda terkait dinamika kebangsaan dan kesundaan di Lantai VI Aula Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022).
Baca Juga: Tiga Nama Calon Sekda Kalteng Sudah di Tangan Presiden
Ridwan Kamil sangat menentang adanya kedatangan kelompok seperti Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Garut yang bernazar melakukan makar terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga pihaknya mendukung upaya kepolisian menindak tegas dan memberangus oknum-oknum dan kelompok NII sampai ke akarnya.
“Tentunya kami sangat menentang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah, seperti ada deklarasi NII di Kabupaten Garut,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof Didi Turmudzi mengatakan perlu sikap arif dan bijak dalam menyikapi timbulnya NII di Garut.
Baca Juga: Penyelundupan 350 Ekor Burung Kacer Digagalkan di Perbatasan RI-Malaysia
Tidak hanya itu, tutur ia, pihaknya meminta seluruh warga Sunda agar tetap cermas terhadap gerakan-gerakan radikalisme atas nama agama yang bisa membagi belah kesatuan negara ini.
“Kepada masyarakat Sunda, waspada terhadap fenomena tersebut (NII). Kepada para pemangku kepentingan untuk tidak menggeneralisir gerakan-gerakan tersebut dengan label agama Islam sehingga mengidentikkan Islam dengan radikal dan teroris,” ucap Didi dikutip Antara.
Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah sikap dari para tokoh Sunda dalam menyikapi dinamika kebangsaan dan kesundaan, yakni pertama perlu memperkuat kembali silaturahim antara tokoh-tokoh Sunda dalam membangun dan menjaga keutuhan Sunda dari personal yang berupaya membuat polemik dan kontroversi yang mengancam toleransi dan disintegrasi.
Oleh karena itu, perlu menjaga komitmen berbagai bagian masyarakat untuk bersuatu dalam memantapkan nilai-nilai kesundaan, kebangsaan, dan keindonesiaan.
Kedua bahwa Maklumat Sunda yang muncul belakangan ini yang dilakukan segerombol orang mengatasnamakan Sunda sebetulnya tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat Sunda.
Keempat dalam Orasi Maklumat Sunda ada yang menyampaikan terkait pencampuran 3 provinsi menjadi Provinsi Sunda Raya.
Ceramah tersebut hanya Ilusi dan romantika sejarah yang tidak beralasan karena dalam sejarah tidak ada yang namanya Sunda Raya. Sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Dalam Pasal 23 ayat (3) dituturkan, dalam perihal Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menilai daerah tertentu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD mengusulkan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain.
Sehingga tidak ada dasar yang kuat untuk mencampurkan 3 provinsi menjadi satu provinsi. Karena ketiga provinsi yang diwacanakan akan digabungkan saat ini masih mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
Keempat, harapan dan harapan masyarakat di tatar Sunda yang riil dan logis sebetulnya bukan meminta otonomi khusus Provinsi Sunda Raya melainkan meminta pemerintah pusat untuk pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang akan berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kelima, dibutuhkan sikap arif dan bijak dalam menyikapi gerakan dan aksi terkait oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam seperti keterangan NII di Garut agar masyarakat Sunda cermas terhadap fenomena tersebut.
Kepada para pemangku kepentingan untuk tidak menggeneralisir gerakan-gerakan tersebut dengan label agama Islam sehingga mengidentikkan Islam dengan radikal dan teroris.
Keenam, menolak berbagai bentuk aksi yang mengatasnamakan Sunda tanpa dimulai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama antarormas kebangsaan dan kesundaan di wilayah ini yang berdasarkan pada nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh. (mg4)
