INDOPOSCO.ID – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Herry Wiryawan menuai pro dan kontra. Komnas HAM menilai tuntutan hukuman mati melanggar hak asasi manusia.
“Kami mengapresiasi penanganan cepat dan tuntutan maksimal kasus ini oleh kejaksaan Jawa Barat, tapi kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman mati,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Sabtu (15/1/2022).
Keberatan Komnas HAM terkait hukuman mati, menurut dia, bukan untuk membela pelaku. Bahkan, Komnas HAM sangat mengapresiasi penanganan kasus tersebut.
“Kami sangat apresiasi, karena ada perhatian khusus kepada korban. Ini terobosan hukum, sangat jarang-jarang,” katanya.
Baca Juga : Kritisi Komnas HAM, Sultan: Indonesia Negara Berdaulat yang Berperikemanusiaan
“Perlu juga pendampingan kepada korban dengan trauma healing, karena ada korban yang sampai hamil,” imbuhnya.
Pendampingan tersebut, masih ujar Ahmad, bisa saja tidak masuk pada tuntutan. Tetapi lebih pada peran pemerintah daerah.
“Kami hanya memberikan pandangan pada perspektif HAM, meskipun ini sudah diatur dalam norma hukum,” ungkapnya.
“Tentu hukuman mati dalam perspektif HAM hidup tidak boleh dicabut. Dan dalam norma hukum hukuman mati juga telah diatur. Ini kan masih menjadi perdebatan,” imbuhnya.(nas)
