INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (20/12).
Dalam kesempatan yang sama, total ada 55 satuan kerja (satker) Kemekumham yang mendapat predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan rincian 49 satker yang mendapat predikat WBK dan enam satker mendapat predikat WBBM.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang diraih satker Pemasyarakatan.
Baca Juga : Dirkamtib Dirjenpas Sidak di Lapas Narkotika Samarinda, Ini Hasilnya
Baginya, capaian dan penghargaan yang diraih kali ini merupakan prestasi dari hasil kerja keras seluruh jajaran Ditjenpas, mulai dari jajaran Pimpinan Tinggi hingga seluruh pegawai.
“Kita semua patut berbangga atas prestasi ini. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat kita bersama untuk terus meningkatkan semangat dan kualitas kerja,” kata Dirjenpas usai Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual.
Reynhard melanjutkan, predikat WBK juga memberikan tanggung jawab bagi Ditjenpas untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga : Ditjenpas Pastikan Penetapan Jabatan di Lingkungan Pemasyarakatan Sesuai Aturan
Ke depannya, akan makin banyak tantangan yang dihadapi. Namun, dengan semangat kebersamaan dan semangat melayani, diharapkan Ditjenpas terus meningkatkan kualitas kinerja dan berdampak pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang Pemasyarakatan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengingatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan perwujudan salah satu pesan Presiden RI agar seluruh penyelenggara pemerintahan jangan melakukan korupsi dengan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.
“Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu katalisator untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih guna mendukung pembangunan nasional. Cita-cita program ini, yakni mewujudkan birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan melakukan pelayanan prima sehingga manfaat pelayanan yang dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Tjahjo.
Salah satu indikator keberhasilan Pembangunan ZI, lanjut Tjahjo, adalah keberhasilan penyelenggara pemerintahan dalam memotong proses birokrasi sehingga layanan yang dirasakan oleh masyarakat didapat dengan mudah dan tanpa biaya.
Dengan makin mengakarnya semangat Reformasi Birkorasi pada instansi pemerintahan, maka makin tinggi semangat satker instansi terkait dalam mewujudkan kinerja terbaiknya. Untuk itu, proses evaluasi dilakukan secara ketat dan serius dengan mengukur sejauhmana dampak yang dirasakan masyarakat terkait layanan publik dari instansi terkait.
“Begitu ketatnya kriteria penilaian yang dilakukan sehingga predikat WBK/WBBM yang diberikan bukan sebatas kompetisi, tetapi menjadi semangat bagi satker yang mendapat predikat tersebut untuk menjadi pelopor perubahan,” tambah Tjahjo.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, juga memberikan apresiasi bagi seluruh satker seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM.
“Selamat kepada seluruh instasi penerima predikat WBK/WBBM. Kiranya apresiasi dan penganugerahan ini melambangkan komitmen seluruh instansi, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk senantiasa bersih melayani dan bebas dari korupsi. Semangat WBK/WBBM harus termanifestasikan dalam pelayanan publik yang prima sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang mudah dan murah,” ujar Ma’ruf.
Diharapkan, Reformasi Birokrasi juga membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan daya saing nasional. “Seluruh penyelenggara negara harus menjaga akhlak dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu, mari jadikan integritas sebagai bagian dari jati diri bangsa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu melayani,” pungkasnya. (gin)
