INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memandang perlu Polri menilai dan melakukan perbaikan internal terkait dengan kejadian masyarakat yang membuat viral sebuah kasus agar mendapatkan pelayanan dari kepolisian.
Menurut Didik Mukrianto, ada yang timpang dalam pelayanan karena tidak mungkin masyarakat mengadu ke media sosial untuk mendapat dukungan jika polisi memberikan pelayanan yang memuaskan.
“Oleh karena itu penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta profesionalitas anggota menjadi bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan. Pelaksanaan tugas- tugas kepolisian yang humanis, inklusif, dan partisipatif juga akan memastikan kepercayaan publik akan makin meningkat,” tutur Didik di Jakarta, Sabtu.
Dikatakan pula bahwa kejadian masyarakat yang memviralkan perkara di medsos dipicu beberapa sebab, pertama, antisipasi dan responsifitas aparat kepolisian dianggap lelet dan tertinggal.
Menurut dia, seharusnya tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan menangani secara tepat dan cepat untuk setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat karena Polri memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM yang besar, mutahir, dan maju.
Baca Juga: Mendag Bahas Rencana Pengesahan Persetujuan Dagang Dengan DPR
“Jadi, tidak perlu menunggu viral dahulu di media, baru ditangani. Dalam konteks ini jangan sampai polisi dianggap kurang prediktif dan responsif,” ucapnya.
Kedua, lanjut Didik, kemungkinan masyarakat tidak meletakkan kepercayaan seluruhnya pada kepolisian karena menyangka integritas aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang independen, kurang transparan, masih babat pilih, dan masih pandang bulu.
Konsekuensinya, tutur dia, adalah ancaman jika aparat kepolisian diragukan profesionalitas dan akuntabilitasnya sehingga masyarakat merasa perlu dukungan melalui sosial media dahulu untuk memastikan upaya ketetapannya direspons kepolisian.
“Saya menyarankan agar Polri melakukan pengawasan dan pembinaan anggota untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan kesewenang-wenangan,” tuturnya.
Dengan penegakan hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan, tutur Didik, akan memastikan masyarakat meletakkan kepercayaan pada kepolisian seluruhnya.
Selain itu, masyarakat akan merasa terayomi oleh kepolisian dan tidak perlu mencari dukungan atau dukungan pada media sosial dalam mengakses kesamarataan hukum.
“Penting pula bagi kepolisian untuk memperkuat kebenaran, bukan membenarkan yang kuat,” ucapnya.
Dengan basis kekuatan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM kepolisian yang begitu besar, mutahir, dan maju, menurut dia, ada yang salah jika polisi tidak sanggup prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan
Apabila Polri bisa memaksimalkan berbagai basis kekuatan tersebut, dia yakin mudah menemukan kesenjangan yang terjadi di internal, seperti integritas, keseluruhan, dan komitmen SDM.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya melakukan evaluasi guna menghilangkan stigma di masyarakat dengan timbulnya kejadian di medsos yang sering mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian.
Sigit menerangi sejumlah kejadian di medsos, timbulnya tanda pagar (tagar/#)#PercumaLaporPolisi, kemudian tagar #1Hari1Oknum dan terbaru #NoViralNoJustice.
“Ini waktunya berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait dengan peristiwa yang di-upload. Ini menjadi tugas kita semua,” tutur Sigit saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (Rakor Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di Yogyakarta, yang disiarkan melalui platform YouTube Divisi Humas Polri, dipantau dari Jakarta, Jumat (17/12/2021).
Terkait dengan tagar #NoViralNoJustice, Sigit mengatakan masyarakat membuat analogi dengan kasus yang diawali dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang diawali dengan laporan dalam kondisi biasa.
Masyarakat, lanjut Sigit, melihat bahwa kasus yang diviralkan cenderung selesai dengan cepat. Bahkan, menimbulkan tagar #ViralForJustice. (mg4)
