INDOPOSCO.ID – Politikus muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Najmi Mumtaza Rabbany menyebutkan, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara harus ramah terhadap semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Untuk itu, pihaknya mengaku siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi warga difabel, dalam upaya perwujudan ruang inklusif bagi seluruh warga ibu kota utamanya warga difabel.
“Bangsa kita menghadapi tantangan untuk mempertahankan dan menjaga cita-cita reformasi yaitu demokrasi. Selama empat tahun kepemimpinan Pak Anies Baswedan, indeks demokrasi Jakarta terus meningkat. Kita mesti apresiasi ini dan berjalan menuju praktik baik selanjutnya,” katanya, seperti dikutip Minggu (5/12/2021).
Najmi menerangkan, salah satu perwujudan dari praktik demokratisasi yaitu terciptanya ruang-ruang yang aman serta inklusif bagi seluruh warga negara.
“Kami, PPP DKI, menaruh perhatian khusus pada terciptanya akses dan ruang yang ramah untuk warga difabel. Kesetaraan akses ini bukan hanya bentuk kedermawanan pemerintah, tapi hak seluruh warga negara yang musti dijamin,” tegas pemuda yang sedang menempuh studi S2 ilmu politik di Universitas Indonesia ini.
Dalam kacamata kebijakan publik, keadilan untuk warga difabel perlu menempatkan pada partisipasi dan keterbukaan ruang. Sehingga warga dapat bersuara dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.
“Ruang-ruang pengambilan kebijakan perlu diisi dan terbuka bagi warga difabel. Sehingga baik pemerintah maupun partai politik tidak bias dan dapat mengahsilkan kebijakan yang tepat guna,” terang Najmi, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta ini.
Secara infrastruktur, kata dia, ruang terbuka bagi difabel misal taman ramah difabel, tidak bisa menjadi patokan. Lebih dari itu, ketersediaan aksesibilitas yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya; seperti bus, angkutan kota, ketersediaan lift pada gedung bertingkat, lampu merah bicara, dan lain-lain.
“Pada dasarnya aksebilitas yang adil bagi warga difabel berarti memberikan hak yang sama kepada warga difabel untuk dapat mandiri dalam melakukan aktivitas termasuk aktivitas di ruang terbuka,” lanjut pria yang akrab disapa Gus Najmi.
Ia menjelaskan, paradigma pembangunan demokrasi kita hari ini, utamanya partai politik, juga memiliki andil besar dalam membangun gagasan-gagasan inklusif. Oleh karenanya, PPP DKI siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan gagasan tersebut.
“Kami siap untuk memberi ruang bagi warga difabel menjadi bagian dari PPP dan melalui infrastruktur, kami sedang mengawalinya dengan menciptakan rumah-rumah ibadah (masjid) yang ramah terhadap difabel,” jelas Gus Najmi.(son)
