INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan lebih aktif dalam melakukan Sosialisasi Struktur dan Skala Upah (SUSU) kepada perusahaan.
Sosialisasi tersebut, menurutnya, agar perusahaan segera membuat dan menerapkan struktur skala upah/gaji sesuai dengan kinerja pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan.
Baca Juga : Kenaikan UMP Rp40 Ribu Dinilai Belum Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Banten
“Nantinya kami akan meminta perusahaan-perusahaan agar segera menyesuaikan, yakni dengan membuat struktur dan skala upah di setiap perusahaannya,” ujar Indah Anggoro Putri dalam keterangan, Minggu (21/11/2021).
Ia menjelaskan, struktur dan skala upah digunakan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun. Selain itu, penerapan struktur skala upah merupakan wujud perlindungan dan penghargaan perusahaan bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun.
Baca Juga : Kenaikan UMP 1 Persen Berisiko pada Perbaikan Ekonomi
Di sisi lain, lanjut dia, penerapan struktur skala upah dapat mendorong peningkatan produktivitas serta daya saing perusahaan. Sehingga memberi manfaat bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut.
“Jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi,” katanya.
Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun. Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp400 juta. (nas)
